Terkini AgrariaKemendagri Up Date Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 10,088 T (98,52%), Bawaslu...

Kemendagri Up Date Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 10,088 T (98,52%), Bawaslu 3,415 T (98,49%), dan PAM 760,067 Miliar (49,91%)

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan bahwa hingga saat ini pertanggal 8 September 2020 Pukul 18.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebagai berikut: KPU, yaitu sebesar Rp. 10,088,452,494,359 Triliun atau 98,52%, Bawaslu Rp. 3,415,400,993,310 Triliun atau 98,49%, Pengamanan Rp. 760,067,065,333 Miliar atau 49,91%. Hal tersebut, ia sampaikan melalui pesan singkat, Selasa malam (8/9/2020).

Lebih lanjut, ia menuturkan untuk KPU bahwa ada 249 daerah yang menyalurkan dana hibah kepada KPU 100% didalamnya ada Prov Kalteng, Prov Kaltara, Prov Kalsel, Prov Sumbar, Prov Kepri, Prov Jambi, Prov Bengkulu, Prov Sulawesi Tengah dan Prov Sulawesi Utara dan masih terdapat 21 daerah yang realisasinya masih terdapat kekurangan transfer, yaitu: Kota Ternate, Kota Bontang Kab. Yalimo, Kab. Way Kanan, Kab. Paser, Kab. Timor Tengah Utara Kab. Luwu Utara, Kab. Merauke, Kab. Manokwari, Kab. Sumba Barat, Kab. Karang Asem, Kab. Maros, Kab. Raja Ampat, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Pulau Taliabu, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Pohuwato, Kota Bandar Lampung, Kab. Boven Digoel, Kab. Gorontalo, Kab. Minahasa Utara, dan Kab. Keerom.

Baca juga  Menko Darmin sebut fintech efektif tingkatkan inklusi keuangan

“ Selain itu masih terdapat 21 Pemda yang transfernya dibawah 100% ((didalamnya terdapat 3 pemda yang transfernya masih dibawah 60% yaitu: Kab. Gorontalo (58,66%), Kab. Minahasa Utara (50,00%) dan Kab. Keerom (45,00%)),” ungkapnya.

Untuk realisasi kepada Bawaslu Ardian menuturkan data sampai saat ini terdapat 253 Pemda yang telah 100% didalamnya ada Prov Kalteng, Prov Kaltara, Prov Kalsel, Prov Sumbar, Prov Kepri, Prov Jambi, Prov Bengkulu, Prov Sulawesi Tengah, dan Prov Sulawesi Utara.

Selain itu, masih ada 17 Pemda yang realisasinya masih terdapat kekurangan transfer, yaitu: Kab. Manokwari Selatan, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Supiori, Kab. Maros, Kab. Pulau Taliabu, Kab. Gorontalo, Kab. Halmahera Utara, Kab. Luwu Utara, Kab. Raja Ampat, Kab. Pegunungan Bintang, Kota Bandar Lampung, Kab. Keerom, Kab. Waropen, dan Kab. Minahasa Utara.

Baca juga  Lebih dari 2.000 Bencana Terjadi Hingga Akhir September 2020

“ Terdapat 17 Pemda yang transfernya dibawah 100% ((didalamnya terdapat 2 pemda yg transfernya kurang dari 60%, yaitu: Kab. Waropen (57,33%) dan Kab. Minahasa Utara (50.00%)),” urainya.

Ardian juga menyampaikan penganggaran untuk pengamanan sampai saat ini sudah 82 Pemda (didalamnya ada Prov Sumbar, Prov Jambi dan Prov Kalteng) telah 100% transfer ke Pihak PAM.

 

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...