Terkini AgrariaKesiapsiagaan Pemda Magelang Hadapi Potensi Erupsi Merapi di Tengah Pandemi

Kesiapsiagaan Pemda Magelang Hadapi Potensi Erupsi Merapi di Tengah Pandemi

MAGELANG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Magelang memberikan perhatian terhadap potensi erupsi Gunung Merapi, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap penyusunan dokumen rencana kontinjensinya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Edy Susanto mengatakan, diharapkan rencana kontinjensi (renkon) yang disusun saat ini dapat lebih realistis dan lebih fokus pada area terdampak. Ia juga menyampaikan bahwa fokus pada peningkatan kapasitas sesuai dengan jumlah penduduk yang akan mengungsi.

“Segala aspek diperhitungkan dalam peninjauan kembali renkon pada letusan gunung berapi. Dan berharap pada saat terjadi letusan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana sesuai dengan rencana tindak lanjut, semua dirancang dalam renkon ini karena kami menjalankan sister village,” tambah Edy dalam acara Review Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Letusan Gunung Merapi di Magelang, Jumat (4/9).

Edy menekankan bahwa strategi dari ancaman erupsi adalah mengungsi, namun tetap aman dari COVID-19.

Renkon letusan Gunung Merapi terakhir disusun pada 2017 lalu. Langkah kesiapsiagaan yang dilakukan dengan salah satunya dengan melihat kembali dokumen dan memutakhirkan sesuai dengan situasi terkini. Review dilakukan dengan memperhatikan adanya pandemi COVID-19 dan tetap mengutamakan konsep sister village.

Baca juga  BSKDN Kemendagri Matangkan Rancang Bangun Indeks TKPD

Sementara itu, berdasarkan analisis Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), dari 19 desa yang berada di KRB (kawasan rawan bencana) 3 atau kawasan yang paling berbahaya, ada 10 desa yang harus mengungsi bila terjadi erupsi. Estimasi populasi penduduk 10 desa tersebut berjumlah 17.000 Jiwa.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Eny Supartini menyampaikan, Kabupaten Magelang sudah selangkah lebih maju dalam menyusun rencana kontingensi berbasis pandemi COVID-19.

“Dokumen rencana kontingensi ini harus menjadi dokumen yang hidup dan dapat digunakan saat terjadi letusan,” ucap Eny.

Ia mengatakan, menjadi tantangan bersama yaitu bagaimana membuat pandangan masyarakat bahwa kesiapsiagaan itu penting dan dijalankan.

Di sisi lain, Eny menambahkan terkait dengan potensi erupsi Gunung Merapi terhadap salah satu destinasi prioritas nasional, yakni Candi Borobudur. Borobudur sebagai keajaiban dunia tentu menjadi perhatian bersama.

Baca juga  [Update] – Warga Mengungsi Akibat Letusan Gunung Semeru Sebanyak 3.697 Jiwa

Gunung Merapi yang saat ini tengah kembali aktif menjadi perhatian Pemda Magelang. Peningkatan aktivitas Gunung Merapi ini berdasarkan pengamatan dan informasi dari BPPTKG. Di samping itu, situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini menjadi salah satu perhatian pemda setempat dalam kesiapsiagaan menghadapi letusan Gunung Merapi.

Pada saat menutup kegiatan Review Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Letusan Gunung Merapi, Bupati Magelang Zaenal mengapresiasi BNPB dan BPBD karena tetap produktif dalam meningkatkan kesiapsiagaan di tengah pandemi COVID-19.

“Kita harus waspada dan menjalankan protokol kesehatan secara berkala sehingga dapat menekan angka penyebaran COVID-19. Mari bersama-sama bergotong-royong sesuai tugas dan fungsinya, bila dijalankan dengan ikhlas maka akan berjalan dengan baik dan bermanfaat,” ucapnya.

Rencana kontingensi atau renkon adalah salah satu bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi ancaman bahaya. BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan melakukan pendampingan penuh kepada daerah dalam proses penyusunan maupun review dokumen renkon tersebut.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlam
#AlamJagaKita
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...