Terkini AgrariaSinergi APIP dan BPKP Perkuat Fungsi Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Sinergi APIP dan BPKP Perkuat Fungsi Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memandang penting sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sinergi antara APIP dengan BPKP akan memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Mendagri mengatakan itu saat memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Rakorwasdanas) secara Nasional Tahun 2020 melalui video conference yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Dalam sambutannya, Mendagri berterima kasih kepada Kepala BPKP yang telah bersepakat membuat nota kesepahaman, terutama dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah. Mendagri juga menyinggung soal peningkatan kapabilitas aparat pengawasan APIP. Menurutnya, penguatan atau peningkatan kapabilitas APIP akan berkorelasi dengan tugas dan fungsi pengawasan.

Baca juga  Banjir Bandang di Kota Batu, PLN Berhasil Pulihkan Pasokan Listrik ke 26.236 Pelanggan

” Artinya dengan adanya nota kesepahaman ini kita ingin Sinergi antara BPKP dan jajaran Inspektorat Kemendagri khususnya ini pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih kuat,” katanya.

Mendagri menambahkan, BPKP dan APIP ini adalah instrumen pertama dari Pemerintah yang melakukan penyaringan agar supaya jangan terjadi penyimpangan. Karena menurutnya, lebih baik ditemukan oleh APIP dan BPKP dibanding oleh pengawas eksternal.

” Jadi lebih baik memang APIP duluan, karena kalau APIP masih diberikan kelonggaran untuk memperbaiki, masih diberikan kelonggaran untuk berdiskusi dan lain-lain,” kata Mendagri.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...