Terkini AgrariaRapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan APBD-P TA 2020

Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan APBD-P TA 2020

Payakumbuh — Kegiatan rapat secara virtual melalui Aplikasi Zoom kembali digelar di Payakumbuh karena kegiatan yang bersifat keramaian dibatasi akibat angka kasus positif Covid-19 yang meningkat di Kota Randang ini, bahkan Ketua DPRD Hamdi Agus saat ini masih menjalani isolasi mandiri setelah terpapar Virus Corona sekembalinya dari Jakarta beberapa waktu lalu.

Pada Rabu (2/9), digelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan TA 2020.

Rapat virtual itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Armen Faindal dikuti oleh seluruh anggota dewan. Turut ikut wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda didampingi dua Asisten Setdako, Yoherman dan Elzadaswarman dengan moderator vidcon Sekwan Elvi Jaya.

“Rapat ini digelar secara vidcon karena dua alasan, satu karena hari ini bejangkitnya kembali wabah Covid-19, maka kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kedua, tugas kepada rakyat tidak bisa dihindari dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya,” kata Armen Faindal.

Baca juga  Kementerian ATR/BPN Laksanakan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2021

Pendapat akhir dari Fraksi masing-masing disampaikan juru bicaranya. Fraksi PKS Heri Iswandi Dt. Muntiko Alam, Fraksi Gerindra Mawi Etek Erianto, Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni, Fraksi Golkar Maharnis Zul, Fraksi PPP Edward DF, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Ahmad Ridha, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati.

Secara umum, dalam pendapat akhirnya, setiap fraksi di DPRD setuju Ranperda APBD-P 2020 menjadi Perda. Selanjutnya, DPRD juga mendorong Pemko Payakumbuh dapat mengoptimalkan anggaran perubahan untuk program-program kegiatan sesuai jadwal dan tepat sasaran.

Fraksi menyampaikan beberapa catatan dan masukan dimana upaya Pemko Payakumbuh membangun bersamaan dengan itu juga terjadi pandemi Covid-19.

“Maka pemko diingatkan agar menggunakan kebijakan luasnya di bidang keuangan agar dapat direalisasikan untuk kepentingan masyarakat banyak,” kata Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati.

“Disamping itu, disaat gelombang kedua (secondwave) pandemi Covid-19 ini, setiap OPD didorong untuk dapat memfokuskan anggaran kepada pemulihan ekonomi masyarakat, dampak wabah ini sangat berdampak besar kepada sektor usaha kecil dan menengah,” kata Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF.

Baca juga  Ditjen Dukcapil Tidak Menunda Pencetakan Blangko, Justru Proaktif Tingkatkan Kualitas Layanan

Mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekretaris Daerah Rida Ananda mengucapkan terimakasih kepada fraksi-fraksi di DPRD yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda APBD Perubahan Kota Payakumbuh TA 2020. Semua masukan dan catatan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya bagaimana untuk lebih baik lagi.

“Kita sampaikan apresisasi setinggi-tingginya kepada DPRD dengan akan disahkannya Perda APBD Perubahan TA 2020 ini, tentunya dengan telah melalui proses pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kota Payakumbuh, semoga keputusan bersama ini dapat terus membawa Kota Payakumbuh maju,” kata Sekda Rida Ananda.

Sementara itu, Sekwan Elvi Jaya menyampaikan, Kamis (3/9) besok, digelar Rapat Paripurna Penandatanganan Perda APBD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 yang juga secara virtual.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...