Terkini AgrariaKomisi V Apresiasi Opini WTP Kemendes PDTT dari BPK

Komisi V Apresiasi Opini WTP Kemendes PDTT dari BPK

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Kerja Bersama dengan Komisi V DPR pada Senin (31/8/2020).

Turut diundang dalam Rapat itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Rapat ini membahas sejumlah agenda,di di antaranya membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2019 dan realisasi APBN TA. 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.

“Dalam rapat ini, Komisi V DPR RI hendak mendapatkan laporan komprehensif mengenai APBN Kementerian PUPR, Kemenhub, dan Kemendes PDT dan Transmigrasi, serta realisasi APBN sampai Agustus 2020,” ungkap Ketua Komisi V DPR Lasarus membuka rapat.

Lasarus mengatakan, Komisi V mengapresiasi kinerja keuangan yang dicatat Kemendes PDTT yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga  Kecamatan Payakumbuh Utara Tandatangani Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Dan Bebas Korupsi

Dalam rapat itu, Gus Menteri, sapaan akrab Menteri Halim melaporkan sejumlah apaan program yang berhasil dikerjakan pada tahun 2019 ini dan kinerja selama tahun 2020.

Gus Menteri melaporkan realisasi anggaran tahun 2019 mencapai 92 persen. Raihan ini naik sekitar 18 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini melaporkan capaian program prioritas tahun 2009 yang dibagi dalam tiga bagian yaitu Pertama, bidang desa dan perdesaan. Kedua, bidang daerah tertinggal dan Ketiga bidang transmigrasi.

Untuk bidang desa dan perdesaan misalnya, tahun 2019, Kemendes PDTT telah kembangkan 1.272 Bumdes untuk mendukung produk unggulan desa dan mengembangkan kapasitas 60 Kawasan Perdesaan.

Kemendes PDTT juga telah mengembangkan Objek Wisata Daerah Tertinggal di 30 Kabupaten.

Serta di Bidang Transmigrasi, Kemendes PDTT telah mengembangkan ekonomi sebanyak 26 Kawasan transmigrasi

Baca juga  Kementan Jelaskan Peran Penting Daerah Wujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia

Gus Menteri mendapat apresiasi dari anggota Komisi V menyusul signifikan daya serap anggaran tahun 2020 yang mencapai 55 persen.

 

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...