Terkini AgrariaPilkada Serentak Sebagai Instrumen Demokrasi sebagai Momentum Lawan Covid-19 dan Dampak Sosial...

Pilkada Serentak Sebagai Instrumen Demokrasi sebagai Momentum Lawan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya

Jakarta –Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, yang mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang bertindak sebagai narasumber pada acara peluncuran suara.com regional di 14 provinsi dan Webinar Strategi Kampanye Pilkada 2020 di Tengah Pandemil melalui video conference menyebutkan Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagai instrumen agar demokrasi tetap terwujud di tengah pandemi Covid-19 terhadap penanganan dampak sosial dan ekonomi di Indonesia.

“Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini kita ubah justru menjadi peluang untuk melawan atau mengatasi Covid-19 itu sendiri dan dampak sosial ekonominya, jadi kerangkanya disana itu,” tandasnya.

Sejumlah persiapan pun telah diupayakan untuk menyukseskan Pilkada Serentak nanti, mulai dari tema sentral yang digunakan sebagai materi adu gagasan para peserta calon kepala daerah, persiapan dana/ anggaran Pilkada dan kebijakan/regulasi yang sudah dibuat sebagai payung hukum disiplin protokol kesehatan pada saat pelaksanaan Pilkada.

“Telah disiapkan oleh rekan-rekan penyelenggara, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP dan juga sejumlah regulasi sudah dibuat tentu bersama dengan Komisi II DPR RI, bersama dengan rekan-rekan penyelenggara juga telah disiapkan. Dan kami pemerintah dan tentu Pemda juga bersama-sama menyiapkan dukungan pembiayaan, baik bersumber dari APBD maupun APBN dan menyiapkan masyarakat dan perangkat aparat kita di daerah seluruhnya bergerak bersama untuk mendukung sukses Pilkada Serentak 2020,” terangnya.

Baca juga  Presiden Jokowi Serahkan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat di Kabupaten Blora

Salah satu regulasi disiplin protokol kesehatan pada pelaksanaan Pemilu nanti ialah dengan pembatasan jumlah participant kampanye. “Kami memang secara sengaja mengusulkan bukan hanya jumlah persentase orang hadir dalam ruangan itu tetapi ditempat itu tidak boleh banyak maksimal 50 orang, sisanya itu hadir secara virtual atau mungkin tidak dilakukan dalam secara bersamaan, sedikit-sedikit di semua tempat,” ungkapnya,

Oleh sebab itu, Bahtiar optimis dengan adanya kekompakan dari semua pihak, baik itu Penyelenggara Pemilu, Pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat, maka proses Pilkada dapat menghasilkan output yang baik, yaitu pemimpin yang layak dan mampu merangkul daerahnya dalam melawan pandemi covid-19. Tak hanya itu, Ia juga yakin target partisipasi Pilkada Serentak dari KPU dengan jumlah 77,5% dapat tercapai.

“Dengan demikian karena adanya kekompakan gotong-royong bersama menyukseskan Pilkada Serentak maka kualitas proses demokrasi melalui Pilkada maupun output Pilkada yang kita harapkan tetap bisa terwujud,” tuturnya.

Baca juga  Dukung Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19, Satgas Bantu 500 Velbed Rusun Nagrak

Hadir dalam acara Webinar Strategi Kampanye Pilkada 2020 di Tengah Pandemik melalui vidcon tersebut diantara: Mardani Ari Sera (Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS), I Dewa Kade Wiarsa Raka SandiSandi (Komisioner KPU RI), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim), Saidiman Ahmad (peneliti Mujani Research and Consulting (SMRC)), Fritz Siregar (Komisioner Bawaslu RI), dan Rahayu Saraswati (Politisi Partai Gerindra).

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...