Terkini AgrariaSaring sebelum Sharing Informasi Melalui Ruang Digital Lawan COVID-19

Saring sebelum Sharing Informasi Melalui Ruang Digital Lawan COVID-19

JAKARTA – Literasi informasi dan media digital perlu dipelajari dan dipahami oleh masyarakat guna mewaspadai hoaks yang beredar di tengah pandemi COVID-19. Informasi-informasi yang tidak akurat dalam hoaks berdampak negatif bagi diri sendiri dan pihak lain.

Ikhwan Lutfi, M.Psi, Dosen Psikologi UIN Jakarta menjelaskan bahwa hoaks menimbulkan dampak kecemasan, mengganggu eksistensi, serta menimbulkan ketidakpercayaan pada diri sendiri, orang lain dan pihak otoritas. Menurut Ikhwan, di masa pandemi sekarang ini, hoaks juga menimbulkan disobedient sosial atau ketidakpatuhan

“Hoaks di masa pandemi membuat munculnya disobedient sosial atau masyarakat tidak patuh, karena informasi yang diterima tidak benar,” ujar Ikhwan di Media Center Satuan Tugas Nasional, Jakarta, Sabtu (15/8).

Menurut Ikhwan, ketidakpatuhan tersebut dikarenakan masyarakat lebih memaknai alternatif informasi yang ada dibandingkan dengan informasi yang disebarkan.

Baca juga  Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, Sekjen Kementerian ATR/BPN: Tingkatkan Capaian Indeks 2025

Faktor lain yang menyebabkan hal tersebut adalah perilaku malas dari sebagian masyarakat Indonesia. Malas untuk melakukan cross-check terhadap informasi yang telah tersedia, sehingga menimbulkan sesat pikir serta cara berpikir yang pendek.

Berdasarkan keterangan Dr. Lestari Nurhajati, M.Si, Ketua Tim Kampanye Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi), isu politik, SARA dan kesehatan menjadi ladang hoaks yang paling banyak tersebar di Indonesia.

Dalam sesi Bincang-Bincang Bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Lestari menuturkan ketika seseorang percaya terhadap isu yang salah namun dianggap benar, maka orang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan di luar kontrolnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, terdapat hal yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat, yakni melakukan verifikasi informasi yang diterima.

“Paling mudah, masyarakat harus melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, apabila banyak menggunakan huruf kapital, menggunakan kata ‘viralkan’, terlalu bombastis, dan terlalu bersemangat menyampaikan sesuatu yang belum tentu benar itu biasanya mencurigakan,” kata Lestari.

Baca juga  Sebanyak 582 Rumah Warga Terendam Akibat Banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

Selain itu, masyarakat juga harus check and recheck dengan membandingkannya terhadap media lain yang lebih valid dan akurat. Hal tersbut juga harus diikuti oleh proses evaluasi dengan cara menahan diri atau tidak terburu-buru sebelum membagikan informasi tersebut.

“Jangan terburu-buru untuk berbagi, kita harus saring sebelum sharing (berbagi),” tegas Lestari mengenai evaluasi terhadap informasi yang diterima.

Terakhir, partisipasi dan kolaborasi ketika menemukan hoaks di sekitar kita menjadi peran yang harus dilaksanakan oleh semua orang.

 

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...