Terkini AgrariaKementerian ATR/BPN Sambut Baik Kolaborasi Program Padat Karya Pangan Kementerian Koperasi dan...

Kementerian ATR/BPN Sambut Baik Kolaborasi Program Padat Karya Pangan Kementerian Koperasi dan UKM pada Lokasi TORA

Jakarta – Pandemi Covid-19 telah berdampak luas terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui program Padat Karya Pangan (PKP), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik Kementerian/Lembaga, swasta, lembaga pendamping dan lainnya, termasuk dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Program PKP bertujuan untuk menggerakkan kelompok masyarakat dan petani untuk menggarap lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), ketahanan pangan dan substitusi impor (jagung dan beras), mendorong penguatan koperasi pangan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan. Adapun nilai bantuan PKP sebesar Rp2,4 juta dikali 20 orang (menggunakan syarat minimal anggota koperasi, data by name by address dari Kementerian ATR/BPN). Dana PKP hanya untuk tanaman jangka pendek dan atau bisa dipanen dalam 3 (tiga) bulan.

Kementerian ATR/BPN, melalui Direkorat Landreform, Ditjen Penataan Agraria menyambut baik kolaborasi kegiatan dari Kementerian KUKM dan langsung melakukan pendataan. Sebagai langkah awal, Direktur Landreform, Sudaryanto dan tim melakukan survei pada 3 (tiga) lokasi TORA di Jawa Barat yang sudah melaksanakan penataan aset melalui kegiatan Redistribusi Tanah, Kamis-Jumat (6-7 Agustus 2020).

Baca juga  Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan Akan Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reforma Agraria

Tiga lokasi awal yang disurvei adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Lokasi pertama, berada di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur yang merupakan lokasi Redistribusi Tanah tahun 2016, sebanyak 536 bidang, luas 345 ha, terdapat sekitar 1.600 petani, berasal dari tanah bekas HGU PT Tenggara. Saat ini di lokasi tersebut ditanami petani dengan tanaman cabai merah, tomat, kol, bawang daun, pakcoy, jagung, dan brokoli. Terdapat beberapa kelompok tani (Poktan) dan telah terbentuk Koperasi Cipendawa Lestari, lahan yang juga tersedia serta petani bersedia ikut program sehingga memenuhi kriteria program PKP.

Lokasi kedua, berada di 4 (empat) desa, yaitu Desa Pancawati, Desa Cimande (Kecamatan Caringin), Desa Cibeduk dan Desa Bojong Murni (Kecamatan Ciawi), Kabupaten Bogor yang merupakan lokasi Redistribusi Tanah tahun 2016, sebanyak 1.489 bidang, luas 255 ha, sekitar 672 petani, berasal dari tanah bekas HGU PT Rejo Sari. Di lokasi tersebut ditanami petani dengan tanaman cabai, tomat, kol, jagung, bawang daun, dan pakcoy. Terdapat juga peternakan sapi perah, sapi potong, dan ayam. Beberapa kelompok tani (Poktan) dan juga koperasi At-Taubah telah ada, lahan juga tersedia dan sebagian besar petani bersedia ikut program sehingga memenuhi kriteria program PKP.

Baca juga  Bappeda Kota Payakumbuh Lakukan Kerjasama Penelitian Dengan Poltekkes Padang

Lokasi ketiga, berada di 5 (lima) desa, yaitu Desa Warungkiara, Desa Sukaharja, Desa Bojong Kerta, Desa Kerta Mukti dan Desa Sirna Jaya, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi yang merupakan lokasi Redistribusi Tanah tahun 2019. Terdapat 1.507 bidang tanah dengan luas 320 ha dan sekitar 1.507 petani, yang tanahnya berasal dari tanah bekas HGU PT Sugih Mukti. Di lokasi tersebut ditanami petani dengan tanaman pisang, jagung, singkong, karet, dan lain-lain. Terdapat beberapa kelompok tani (Poktan), dan juga Koperasi Warungkiara. Adanya lahan yang tersedia dan petani bersedia ikut program, sehingga memenuhi kriteria program PKP.

“Kelengkapan data lokasi Redistribusi Tanah pada provinsi lain secara paralel juga disiapkan,” ungkap Sudaryanto. Diharapkan melalui kolaborasi program PKP, perdesaan yang memiliki potensi sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di bidang ketahanan pangan dapat terjaga.(MAS/AMA)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...