Terkini Agraria – Pemkab Bolaang Mongondow Selatan Tetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari

[Update] – Pemkab Bolaang Mongondow Selatan Tetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari

JAKARTA – Dua kejadian bencana yang terjadi selang beberapa hari di Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan berdampak pada kerugian korban manusia dan harta benda. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan menetapkan status tanggap darurat 14 hari.

Status tanggap darurat yang ditetapkan 14 hari ini berlaku dari 24 Juli hingga 6 Agustus 2020. Ini dilakukan untuk memudahkan akses penanganan darurat dalam merespon dua kejadian bencana di Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan. Dua kejadian terjadi hampir bersamaan, pada 24 Juli 2020 banjir merendam 7 kecamatan, sedangkan pada 31 Juli hingga awal Agustus 2020 banjir kembali menggenangi dan bahkan merusak pemukiman. Tak hanya banjir, longsor terjadi di beberapa titik yang menyebabkan distribusi logistik bantuan terhambat.

Melihat kondisi terkini, Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB melaporkan bencana ini menelan satu korban jiwa dan 7.046 KK atau 22.655 jiwa terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Sedangkan kerusakan, BPBD setempat mengidentifikasi 64 rumah rusak berat dan 29 lainnya hanyut. Selain merusak pemukiman, bencana banjir juga merusak beberapa jembatan, seperti jembatan Kombot Timur, Salongo 1, Salongo Besar, Bakida, Sinandaka dan Pakuku Jaya.

Baca juga  Irjen Tekankan Satker di Provinsi Jawa Barat untuk Bangun Zona Integritas, Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Berkelas Dunia

Pemerintah daerah dan unsur-unsur terkait telah membentuk pos komando (posko) untuk melakukan respons darurat. Mereka telah menyalurkan makanan siap saji, air bersih dan bahan makanan kepada warga terdampak. Posko mengidentifikasi tiga kecamatan terisolir sehingga pendistribusian bantuan logistik dilakukan melalui jalur perairan. Ketiga kecamatan tersebut yakni Helumo, Tomini dan Posigadan. Adapun kebutuhan yang diperlukan warga terdampak, antara lain makanan siap saji, perlengkapan dapur, kasur/tikar, selimut, tenda pengungsi, serta paket sandang.

Air bersih dibutuhkan warga karena distribusi air terganggu setelah jaringan pipa air PDAM sebagian besar rusak. Di sisi lain, keterbatasan mobil tangki air menghambat pendistribusian kepad warga terdampak.

Bantuan logistik BNPB telah tiba di Manado dan siap untuk pengiriman lanjutan menuju Kabupaten terdampak. TRC BNPB di lokasi bencana telah mengkoordinasikan pendistribusian bantuan logistik dengan bantuan helikopter untuk menjangkau wilayah yang terisolasi. TRC BNPB telah berkoordinasi dengan kepala daerah dan jajaran untuk turut melakukan kaji cepat dan pendampingan posko.

Di samping itu, posko juga menurunkan ekskavator untuk membersihkan lumpur maupun material longsor pada ruas jalan penghubung antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bolaang Mongondow Selatan. Titik longsor terpantau di ruas jalan Doloduo – Molibagu, jalan Onggunoi – Pinolosian, jalan Molibagu-Momalia longsor (desa Pinolantungan), jalan Desa Tabilaa dan jalan Molibagu (belakang kuburan Molibagu) dengan kondisi gorong-gorong ambruk sekitar 3 meter.

Baca juga  Presiden Apresiasi Kecepatan Vaksinasi di Provinsi Banten

Melihat kronologi kejadian, sejak 31 Juli 2020, pukul 18.45 waktu setempat sampai 1 Agustus hujan lebat masih turun di wilayah Bolaang Mongondow Selatan. Kondisi ini menyebabkan Sungai Bolangaso, Sungai Toluaya, Sungai Salongo, Sungai Nunuka, Sungai Mongolidia, Sungai Milangodaa dan beberapa anak sungai lain meluap menggenangi pemukiman masyarakat dan merusak rumah, fasilitas umum, serta infrastruktur.

Berdasarkan Analisis dan Prakiraan Hujan BMKG Nomor 7 bulan Juli 2020, diprediksikan curah hujan di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus hingga Oktober berkisar dari 201 mm – hingga 400 mm. Menyikapi potensi yang masih tinggi, masyarakat diimbau selalu waspada dan siap siaga mengantisipi dampak fenomena alam tersebut, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...