Terkini AgrariaTP PKK Akan Kerahkan Kadernya Sosialiasikan Pemakaian Masker

TP PKK Akan Kerahkan Kadernya Sosialiasikan Pemakaian Masker

Jakarta – Di acara konferensi pers yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Desa (Mendes) Abdul Halim Iskandar di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua Umum Tim Penggerak Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian mengatakan, dirinya selaku Ketua Umum TP PKK sangat bersyukur karena Presiden Jokowi mempercayakan TP PKK dan para kader PKK di seluruh Indonesia untuk ikut mensosialisasikan pemakaian masker. Dalam pelaksanaannya nanti, para kader PKK akan melakukannya secara door to door.

” Tidak hanya membagikan masker, tapi juga mensosialisasikan bagaimana pemakaian masker yang benar dan apa gunanya masker tersebut, karena kita menyadari banyak sekali masyarakat yang memakai masker tetapi mereka tidak mengerti, tidak tahu apa sebenarnya gunanya masker tersebut. Nah ini kegiatan ini akan dilakukan oleh jaringan PKK di seluruh Indonesia dimana Tim Penggerak PKK ini adalah salah satu unsur di pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota dan sampai ke desa, ” kata Tri Tito Karnavian di kantor Kementerian Desa di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Kader PKK itu sendiri, lanjut Tri, sebetulnya sudah bergerak melakukan kegiatan ini. Karena kesehatan termasuk dalam program 10 Pokok Program PKK. Namun saat pandemik Covid-19, kegiatan pembagian masker ini dikhususkan. Akan dilakukan secara masif untuk memutus penularan Covid-19.

” Saya kira itu saja, terima kasih kepada bapak Menteri Desa beserta bapak Mendagri yang sudah mengikutsertakan kami melaksanakan kegiatan ini dan juga mendukung seluruh kegiatan kami, ” katanya.

Baca juga  Sebanyak 367 Rumah Waga Kabupaten Bekasi Terendam Banjir Rob

Di acara yang sama, Mendagri mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Jokowi untuk menggerakkan jaringan PKK sampai dengan ke bawah dalam rangka mentaati protokol kesehatan. Gerakkannya akan dimulai dulu dari masalah masker.

” Kita target masalah masker ini. Nanti hari Senin, kami akan melakukan video conference pertama antara Bapak Mendes, saya selaku Mendagri. Saya sudah janjian juga dengan Pak Doni (Doni Monardo) Kepala Gugus Tugas ini nanti dengan seluruh kepala daerah dan juga Ketua Umum PKK Ibu Tri Tito karnavian,” kata Mendagri.

Sementara itu, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengatakan, terkait dengan program Desa Tanggap Covid atau Desa Aman Covid-19, sesuai dengan instruksi atau arahan Presiden, Kemendes juga akan melakukan gerakan masif melalui dana desa untuk pengadaan masker. Masker ini nanti produksinya dilakukan oleh Desa.

” Tetapi sosialisasi dan penyerahan masker dari rumah ke rumah dilakukan oleh ibu-ibu PKK di bawah koordinasi Ibu Ketua Umum TP PKK. Ini bagian dari upaya untuk pelaksanaan protokol kesehatan yang pada intinya ada 4, yang pertama penggunaan masker. Yang kedua cuci tangan, yang ketiga jaga jarak. Yang keempat menghindari kerumunan. Nah Bapak Presiden menginstruksikan agar fokus tahap pertama ini masker, makanya tadi sudah kita sepakati dan mulai hari Senin kita akan masifkan sosialisasi ini dengan ke desa-desa agar di produksi masker sesuai dengan kapasitas warga miskin, pengangguran dan kelompok-kelompok marginal yang ada di desa,” urainya.

Baca juga  Fokus Percepat Penyelesaian Konflik Agraria, Menteri ATR/Kepala BPN: Seluruh Pihak yang Terlibat Harus Bergerak Lebih Cepat

Sementara untuk warga desa yang masuk kategori kelas menengah, kata Mendes, diminta untuk melakukan pengadaan sendiri. Bahkan kalau perlu bergotong royong, ikut membantu dalam pengadaan masker di samping pengadaan masker yang bersumber dari dana desa.

” Pada gilirannya nanti kalau bisa tiap warga desa itu punya masker lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 yang nanti pelaksanaan penggunaan dilakukan pengawasan oleh aparatur desa oleh Babinkamtibmas, oleh Babinsa juga tentu atas dukungan dan sosialisasi dari ibu-ibu PKK karena memang ini sangat efektif betul menggunakan jaringan ibu-ibu PKK itu sebagaimana juga tadi saya laporkan kepada Ibu Ketua Umum TP PKK waktu saya di Jatim itu membangun kebijakan yang namanya Kopwan atau koperasi wanita dikelola oleh PKK, jauh lebih fisiable, jauh lebih akuntabel daripada sekian koperasi yang dikelola oleh bapak-bapak. Itu ah kelebihannya ibu-ibu,” katanya.

Dalam sosialisasinya nanti, lanjut Abdul Halim, pasti akan lebih intensif lagi. Sebab ini bagian tindak lanjut dari perintah Presiden yang disampaikan kepada Mendagri dan Ibu Ketua Umum TP PKK. Kemendes akan mendukung penuh arahan Presiden.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...