Terkini AgrariaMendagri: Lulusan IPDN Akan Jadi Motor Penggerak Pemerintahan

Mendagri: Lulusan IPDN Akan Jadi Motor Penggerak Pemerintahan

Jatinangor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan menjadi motor penggerak pemerintahan. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam Wisuda IPDN Tahun 2020 di Lapangan Parade Abdi Praja IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/07/2020).

“Birokrat merupakan motor pemerintahan, hari ini dan besok kita akan mendapatkan sejumlah birokrat baru yang akan menjadi motor pemerintahan Indonesia sebagai negara yang utuh dan negara yang diakui oleh dunia dan PBB,” kata Mendagri.

Selain dilahirkan sebagai seorang birokrat yang menjadi motor penggerak pemerintahan, wisudawan/wisudawati IPDN juga akan dilahirkan sebagai seorang ilmuan di bidang pemerintahan yang berpikir berdasarkan pola atau cara berpikir ilmiah untuk menghasilkan sebuah kebijakan publik.

“IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang menghasilkan birokrat, tapi juga dituntut untuk melahirkan birokrat yang ilmuan, karena birokrat harus mengambil kebijakan publik,” ujarnya.

Baca juga  Wujud Reformasi Birokrasi, Kementerian ATR/BPN Lantik 50 Pejabat Fungsional dan 71 PNS

Dengan mengutip kalimat seorang ilmuan bernama Joseph Stiglitz, Mendagri juga menyebutkan “If theory without policy is for academic, and policy without academic is for gamblers.”

“Berteori saja tanpa diitindaklanjuti dengan membuat kebijakan, itu adalah untuk para akademik, membuat kebijakan tanpa didasari teori, untung-untungan, for gamblers, kita tidak ingin birokrat membuat keputusan berdasarkan insting, apalagi mistik. Oleh karena itulah, para pembuat kebijakan, birokrat, harus membuat kebijakan berdasarkan data-data scientific, berdasarkan teori, sehingga tidak untung-untungan, membuat kebijakan yang kuat berdasarkan penelitian sebelumnya,” jelasnya.

Oleh karenanya Mendagri menilai, seorang birokrat yang menjadi motor penggerak pemerintahan juga harus menjadi seorang ilmuan atau scientist. Sehingga, kebijakan yang dihasilkan, telah melalui serangkaian penelitian dan pola pikir ilmiah.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...