Terkini AgrariaUpaya Yogyakarta Membuka Kembali Sektor Pariwisata

Upaya Yogyakarta Membuka Kembali Sektor Pariwisata

JAKARTA – Sektor pariwisata merupakan sektor yang dinilai paling parah terdampak pada masa pandemi COVID-19. Hampir di seluruh wilayah tanah air, industri pariwisata mengalami penurunan jumlah pengunjung secara drastis, tak terkecuali daerah tujuan wisata budaya dan sejarah seperti Yogyakarta.

Memasuki periode ke tiga masa tanggap darurat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara bertahap melakukan upaya untuk mendorong pariwisata di daerahnya kembali tumbuh demi menekan dampak ekonomi yang berkepanjangan. Namun demikian, Biwara Yuswantana selaku Ketua Satuan Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pihaknya tidak lantas terburu-buru membuka pariwisata tanpa kalkulasi dan persiapan yang matang.

Biwara mengatakan, Pemerintah D.I. Yogyakarta saat ini masih dalam tahap uji coba dan melakukan berbagai simulasi guna memastikan kesiapan lokasi-lokasi wisata termasuk hotel, rumah makan, tempat perbelanjaan dan sarana pendukung lainnya. Terdapat tim verifikasi dan bidang penegakan hukum yang bertugas untuk menilai sejauh mana kesiapan perangkat-perangkat pendukung khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan.

“Ada tim verifikasi, dan ada bidang penegakkan hukum, itu melakukan verifikasi ke hotel-hotel, ke obyek-obyek untuk menilai, mengevaluasi, sejauh mana kesiapan dari perangkat-perangkat yang diperlukan untuk penerapan protokol kesehatan,” jelas Biwara saat berdialog di Media Center, Graha BNPB, Jakarta, Minggu (26/7).

Baca juga  Jadi yang Pertama Terima Gelar Profesor dari Seoul Institute of the Arts, Megawati: Ini Sangat Berarti

Lebih lanjut Biwara menjelaskan, edukasi dan sosialisasi pada masyarakat khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata gencar dilakukan. Dengan memanfaatkan media luar ruang, media televisi dan media sosial, pemerintah daerah berupaya agar masyarakat sudah dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru saat nanti industri pariwisata mulai beroperasi kembali.

Tak hanya itu, Pemerintah D.I. Yogyakarta juga tengah mengembangkan aplikasi Jogja Pass. Aplikasi ini dapat memantau dan mendata wisatawan yang masuk ke lokasi wisata secara sistematis dan menyesuaikan dengan kapasitas lokasi wisata yang ingin dikunjungi.

“Kalau sudah misalnya 50 persen (kapasitasnya), nanti akan ditutup gitu. Karena sudah terdata secara sistematis,” terang Biwara.

Didukung Kemenparekraf Melalui Bantuan Stimulus Ekonomi

Ari Julianno Gema, Juru Bicara Satgas Penanganan Dampak COVID-19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, secara terbuka mendukung berbagai upaya pemerintah daerah untuk kembali menggerakan sektor-sektor ekomoni khususnya pariwisata. Selain program padat karya yang diperuntukan pada pekerja pariwisata, ada pula berbagai bantuan stimulus tengah dipersiapkan bagi calon wisatawan.

Baca juga  Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Program Strategis bersama Komisi II DPR RI di Purwakarta

“Misalnya kita berikan potongan tiket pesawat terbang, gitu ya. Lalu kemudian, ada voucher juga untuk restoran dan hotel, sehingga nantinya, wisatawan domestik itu tertarik untuk datang ke sana,” jelas Ari.

Namun ia juga mengingatkan pentingnya memastikan berjalannya penerapan protokol kesehatan secara serius sebelum membuka lokasi wisata.

“jangan sampai juga nanti terburu-buru kita membuka, tapi nggak siap, malah menimbulkan penyebaran COVID baru, gitu. Itu yang kita khawatirkan,”

Kemenparekraf sendiri memiliki program Cleanliness, Healthy, Safety and Environment (CHSE) yang berisi panduan-panduan bagi semua pihak, mulai dari pengelola, pemilik, asosiasi, karyawan atau pemandu wisata, tamu atau pengungung, kelompok masyrakat hingga pemerintah daerah.

Diharapkan dengan diterapkannya panduan CHSE akan meningkatkan kualitas perlindungan, keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berwisata.

“Ketika protokol kesehatan benar-benar diterapkan secara benar, secara ketat itu, nah itu mereka baru merasa aman,” terang Ari.

 

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...