Terkini AgrariaGus Menteri Optimis Perekonomian Bangkit Dari Desa

Gus Menteri Optimis Perekonomian Bangkit Dari Desa

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar optimis bangkitnya perekonomian di Indonesia akan dimulai dari desa pasca new normal atau tatanan hidup baru bersama covid-19 digalakkan.

“Pondasi perekonomian di Indonesia yang kuat salah satunya ada di desa,” kata Abdul Halim diruang kerjanya, Kamis (23/7/2020).

Abdul Halim yang akrab disapa Gus Menteri mengatakan, salah satu daerah yang desanya terus bertahan ditengah pandemi yakni di Bali.

Bali, kata Gus Menteri, terdapat 577 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 3 BUMDes bersama yang terus bertransaksi saat pandemi.

“Unit usahanya bermacam-macam. Ada usaha simpan pinjam, pasar desa, perdagangan umum, pengelolaan air, jasa hingga pengelolaan sampah,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Tidak itu saja, desa-desa di Bali juga telah menjalankan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai penopang dalam mempertahankan perekonomiannya.

Baca juga  Pelaksanaan Pilkada Serentak Relatif Aman, Mendagri Apresiasi Kerja Keras Semua Pihak

Adapun dalam PKTD di Bali telah melibatkan sebanyak 9.684 warga dan telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 72.743 KPM yang tersebar di 636 desa.

“Kebijakan pemerintah dan komitmen para kepala desa di bali telah menjadi jalan kebangkitan ekonomi di desa-desa yang ada di Bali,” kata Pria Kelahiran Jombang ini.

Untuk itu, agar seluruh desa-desa yang tersebar di 74.953 desa terus mempertahankan perekonomiannya, pemerintah pusat dengan kebijakannya terus menyalurkan BLT Dana Desa hingga Desember 2020 senilai Rp 300 ribu per KPM setiap bulannya sebagai penopang dalam mempertahankan perekonomian.

“Kedepan, kita akan bangkit menumbuhkan ekonomi serta SDM berdaya saing tinggi dengan digitalisasi, baik pada BUMDes maupun wisata desa serta konektivitas potensi ekonomi desa lainnya yang tentunya dengan tetap mematuhi adaptasi kebiasaan baru desa,” tandas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Baca juga  Anggota Dharma Wanita KBRI London perlu tahu Brexit

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...