Garut – Garut merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Jawa Barat yang secara geografis dekat dengan Kota Bandung selaku Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Daerah yang mempesona dengan gunung-gunung yang merengkuh dan terkenal dengan domba adunya ini membuat Garut menjadi salah satu wilayah yang dijadikan sebagai calon pilot project Reforma Agraria mewakili Jawa Barat.
“Kabupaten Garut ini bisa menjadi suatu model dalam program Reforma Agraria yang menyeluruh dan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta antar kementerian/lembaga,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN yang sekaligus menjadi Koordinator Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat, Surya Tjandra ketika bertemu dengan Bupati Garut di Kantor Bupati Garut, Senin (20/07/2020).
Surya Tjandra mengatakan bahwa Kabupaten Garut dapat mewakili Jawa Barat bagian selatan yang memang secara ekonomi masih tertinggal jika dibandingkan dengan bagian utara. “Di sini saya melihat banyak faktor yang melatarbelakangi ketertinggalan tersebut, salah satunya geografisnya yang memang berat. Tanahnya mungkin subur tetapi jalanannya mungkin tidak baik,” ungkapnya.
Selaku koordinator GTRA Pusat, Surya Tjandra yakin jika keberhasilan percepatan Reforma Agraria akan tercapai jika dapat menggerakkan solusi kreatif dalam pembangunan Jawa Barat bagian selatan. “Di sini akan dilihat apakah ¬pilot project yang potensial di Jawa Barat dan akan dilihat terlebih dahulu apakah Kabupaten Garut masuk di dalamnya. Sehingga percepatan Reforma Agraria yang menjadi salah satu tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dapat terus dilakukan demi menyejahterakan rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Keterlibatan pemerintah daerah dalam GTRA juga sangat diperlukan agar dapat memberikan masukan mengenai agraria terutama untuk program Reforma Agraria. “Kami mendukung jika berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan jalur selatan di Jawa Barat diharapkan dapat segera dilaksanakan,” ujar Bupati Garut Rudy Gunawan.
Lebih lanjut dijelaskan juga saat ini kepemilikan tanah di Kabupaten Garut dikuasai oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Perhutani, sehingga rencana pengembangan Garut Selatan terhambat. Diharapkan dengan adanya koordinasi antarsektor ini dapat mempercepat proses program Reforma Agraria di Jawa Barat bagian selatan khususnya di Kabupaten Garut.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Hayu Susilo mengatakan kehadiran Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sebagai koordinator GTRA Pusat menambah semangat dalam percepatan Reforma Agraria. “Terkadang dikira BPN itu vertikal padahal tugasnya membantu masyarakat Garut, serta membantu perekonomian masyarakat Garut di bidang pertanahan. Sehingga dengan kedatangan ini tentunya akan lebih membuka wawasan dan pemikiran teman-teman instansi lain agar bisa bekerja sama membangun masyarakat,” ujarnya. (TA/JR/RE)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya