Terkini AgrariaKemendagri Minta Daerah Selesaikan dan Percepat Transfer Dana Pilkada ke KPU dan...

Kemendagri Minta Daerah Selesaikan dan Percepat Transfer Dana Pilkada ke KPU dan Bawaslu

Jakarta – Dalam keterangan melalui pesan singkat disela-sela tugas pendampingan Kunjungan Kerja Mendagri di NTB Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) yang juga Plt. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar menegaskan bahwa Kemendagri sebagai kementerian yang memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, meminta agar daerah segera menyelesaikan Dana Hibah ke KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan setiap tahapan Pilkada Serentak 2020, Selasa (21/07/2020).

“Sejumlah 197 daerah sudah menyalurkan transfer ke KPUD 100 persen, masih ada 6 kabupaten/kota yang dikategorikan merah melakukan transfer ke KPUD. Untuk Bawaslu sudah ada 192 daerah yang sudah melakukan transfer 100 persen ke Bawaslu daerah, masih ada 5 daerah kabupaten/kota dikategorikan merah melakukan transfer ke Bawaslu Daerah ,” kata Bahtiar.

Untuk langkah lebih lanjut, Bahtiar menegaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri akan mewakili pemerintah pusat untuk memonitoring dan memeriksa uang kas daerah. Pengecekkan akan dilakukan agar tidak terjadi seperti dana yang ditahan atau tidak ditransfer padahal dana di rekening ada.

Baca juga  Dirjen Bina Adwil: Akurasi Data, Menjadi Kunci Kebijakan yang Efektif

“Irsus Inspektorat Jenderal Kemendagri akan kami tugaskan untuk laksanakan pemeriksaan,” tegas Bahtiar.

Menurutnya Pilkada 2020 merupakan salah satu program Nasional fundamental yang tegas tertuang dalam konstitusi sehingga transfer dana ke KPUD dan Bawaslu Daerah wajib untuk dilaksanakan.

Berikut data 6 daerah yang masih kategori merah untuk transfer ke KPUD yang harus diperhatikan :

Kab. Halmahera Utara nilai NPHD 27.855.053.700, jumlah transfer 10.982.038.200 persentase baru 39,43%; Kota Ternate nilai NPHD 28.550.000.000 jumlah transfer 10.874.045.000 persentase baru 38,09%; Kab. Karawang nilai NPHD 84.070.822.900, jumlah transfer 31.342.161.200 persentase baru 37,28%; Kab. Seram Bagian Timur nilai NPHD 32.500.000.000, jumlah transfer 12.000.000.000 persentase baru 36,92%; Kab. Yahukimo nilai NPHD 75.000.000.000, jumlah transfer 26.499.965.000 persentase baru 35,33%; dan Kab. Halmahera Barat nilai NPHD 30.580.700.000, jumlah transfer 10.700.000.000 persentase baru 34,99%.

Baca juga  Kemendagri Paparkan Daerah yang Belum Laporkan Inovasinya dalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Berikut data 5 daerah yang masih kategori merah untuk transfer ke Bawaslu Daerah yang harus diperhatikan :

Kab. Halmahera Barat nilai NPHD 9.000.000.000, jumlah transfer 3.500.000.000 persentase baru 38,89%; Kota Bandar Lampung nilai NPHD 19.000.000.000 jumlah transfer 6.000.000.000 persentase baru 31.58%; Kab. Pulau Taliabu nilai NPHD 6.500.000.000 jumlah transfer 1.950.000.000 persentase baru 30.00%; Kab. Pegunungan Bintang nilai NPHD 18.500.000.000, jumlah transfer 5.550.000.000 persentase baru 30,00%; dan Kab. Samosir nilai NPHD 7.295.050.000, jumlah transfer 897.152.000 persentase baru 12.30%.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...