Terkini AgrariaPresiden Jokowi Pastikan Gaji ke-13 dan THR Tahun Ini Diterima Pensiunan PNS

Presiden Jokowi Pastikan Gaji ke-13 dan THR Tahun Ini Diterima Pensiunan PNS

Presiden Joko Widodo pada Selasa siang, 25 September 2018, menghadiri acara pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia Tahun 2018 di Balai Kartini, Jakarta. Acara yang digelar oleh Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) ini merupakan bentuk apresiasi bagi para PNS purnabakti yang telah mengabdikan diri untuk negara.

Kesempatan untuk dapat bertemu dengan para pensiunan PNS ini dimanfaatkan Presiden untuk meminta konfirmasi soal gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) yang mulai tahun ini juga diberikan bagi para pensiunan PNS, TNI, dan Polri.

“Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak/Ibu anggota PWRI, gaji ke-13 dan THR-nya betul-betul sudah sampai belum?” tanya Presiden kepada hadirin.

Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin memastikan langsung apakah kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 itu telah terlaksana dengan baik. Aturan tersebut sebelumnya ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Mei 2018.

Baca juga  Presiden Jokowi Undang Pemenang Festival Gapura asal Papua

“Saya ingin memastikan bahwa gaji ke-13 dan THR itu betul-betul sampai ke Bapak/Ibu sekalian,” tuturnya.

Kepala Negara menjelaskan, selain untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dan para pensiunan, kebijakan itu juga bertujuan untuk memastikan agar peredaran uang dan daya beli masyarakat dapat ditingkatkan. Peningkatan daya beli masyarakat dalam praktiknya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Karena memang selalu saya sampaikan kepada Menteri Keuangan, kalau memang betul-betul ada kelonggaran keuangan, saya selalu ingin memastikan agar peredaran uang yang ada di masyarakat kemudian daya beli yang ada di masyarakat bisa kita tingkatkan,” ujar Presiden.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan daya beli tersebut, pemerintah juga selalu berusaha untuk menjaga inflasi sehingga kenaikan harga barang menjadi terkendali. Kepala Negara mengungkapkan bahwa dalam 3 tahun belakangan, pemerintah berhasil menjaga tingkat inflasi berada pada kisaran 3,5 persen.

Baca juga  Kapolri bentuk tim awasi jajaran tangani Gakkum Karhutla

“Percuma ada kenaikan, ada tunjangan, tetapi inflasi di atas 9 persen. Kenaikan itu menjadi tidak ada artinya. Ini yang akan terus kita upayakan,” tandasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...