Terkini AgrariaPenanganan Darurat Pascabencana Banjir dan Longsor Kota Sorong Masih Berlangsung

Penanganan Darurat Pascabencana Banjir dan Longsor Kota Sorong Masih Berlangsung

JAKARTA – Curah hujan dengan intensitas tinggi menjadi salah satu pemicu banjir dan longsor di beberapa wilayah kota Sorong Provinsi Papua Barat pada hari Kamis, pukul 18.00 WIT (16/7). Tak hanya itu, pasang air laut juga menyebabkan debit air Sungai Remu meluap dan merendam rumah warga.

Pemerintah Daerah Kota Sorong masih melakukan upaya penanganan darurat pascabencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga yang mengungsi, seperti kebutuhan dasar, alat pembersih rumah dan alokasi anggaran operasional penanganan darurat.

Jumlah warga terdampak masih dalam pendataan oleh BPBD setempat. Data terakhir per 19 Juli 2020, BPBD setempat mencatat korban meninggal dunia sebanyak 5 orang dan luka-luka 4 orang, sedangkan kerusakan rumah dan infrastruktur masih dalam proses pendataan.

Sementara itu, lokasi terdampak banjir di Kota Sorong berada di sembilan distrik, yakni Distrik Sorong Timur, Sorong Kota, Sorong Utara, Sorong Manoi, Sorong, Malaimsima, Klaurung, Maladumes dan Sorong Kepulauan. Sedangkan beberapa kelurahan terdampak longsor di tujuh tempat di Kelurahan Klademak, Klakubik, Puncak Cendrawasih, Malamu, Doom Barat, Remu Selatan dan Kofkerbu.

Baca juga  Ditjen PPTR Fasilitasi Reforma Agraria Melalui Penyediaan Tanah Terlantar

Beberapa rumah terdampak berada di bantaran sungai Remu dan lereng bukit sehingga sangat berisiko untuk terdampak bencana banjir dan longsor. Sementara ini, masyarakat terdampak mengungsi secara mandiri ke kediaman keluarga atau tetangga terdekat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPBD Kota Sorong, SAR, TNI, Polri, SKPD terkait, dan masyarakat sekitar untuk menangani dampak bencana banjir dan longsor ini. Upaya penyelamatan dan evakuasi korban banjir pun telah dilakukan. Tidak hanya itu, BPBD Kota Sorong telah mendirikan tenda Posko bertempat di kantor Walikota Sorong dan menyalurkan bantuan dari PT. Pertamina ke masyarakat terdampak. BPBD Provinsi Papua Barat pun telah tiba ke lokasi untuk melakukan pendampingan.

Dalam proses penanganan, BNPB berkoordinasi dengan BPBD Kota Sorong untuk berdiskusi dan melakukan edukasi terkait penanganan darurat bencana, meninjau lokasi banjir dan longsor dan melakukan pendampingan pengaktivasian Posko PDB.

Baca juga  Tips khusus agar terhindar dari mafia tanah

Sementara itu BNPB mendorong agar Pemda Kota Sorong untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor serta membentuk posko Penanganan Darurat Bencana.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...