Terkini Agraria2020, Kemendes PDTT Bakal Digitalisasi 10.629 BUMDes

2020, Kemendes PDTT Bakal Digitalisasi 10.629 BUMDes

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Koordinasi terkait ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Senin (20/7/2020).

Dalam rapat yang digelar secara virtual, Menteri Halim melaporkan perkembangan digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Gus Menteri, sapaan akrabnya, memaparkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah selesai Profiling sekitar 27.000-an BUMDes sebelum pandemi Covid-19.

“Selama Covid-19 masih bertahan 10.629 BUMDes dengan total transaksi Rp308 Miliar,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Target Kemendes PDTT dalam waktu dekat ini adalah mengembalikan kinerja positif BUMDes yang telah kerja sama dengan Marketplace sebanyak 53 BUMDEs perdagangan.

Kemudian, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, untuk lebih mengokohkan keberadaan BUMDes agar lebih kredibel, Kemendes PDTT kembali lakukan registrasi ulang.

Baca juga  Sekjen Kemendagri Resmi Tutup Diklat PIM Tk. II dan Diklat Keprotokolan 2019

“BUMDes yang masih ada transaksi maupun yang sudah tidak ada, kami minta registrasi agar pendampingan kami enak dan efektif,” kata Pria Kelahiran Jombang ini.

Kemendes PDTT kemudian juga menggandeng Bank milik Pemerintah seperti BNI dan BRI, termasuk Marketplace serta Perguruan Tinggi untuk pendampingan BUMDes.

Harapannya, kata Gus Menteri, tahun 2020 ini, upaya maksimalnya adalah genjot 10.629 BUMDes yang masih bertransaksi sudah masuki era digitalisas.

Sebelumnya, Gus Menteri mengatakan, BUMDes tahan pandemi covid-19 tersebut merupakan BUMDes yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat yang telah melalui telaah ekonomi dan bisnis.

Berbeda dengan BUMDes yang berdiri karena program pemerintah kabupaten, menurutnya, cenderung tidak mampu bertahan.

“BUMdes yang bertahan ini ternyata semua berdiri atas dasar telaah atas ekonomi dan bisnis yang dilakukan. Artinya ini berdiri karena telaah tingkat kebutuhan masyarakat, bukan karena program pemerintah kabupaten. Makanya revitalisasi ini kita gunakan sistem buttom up bukan top down,” kata Gus Menteri.

Baca juga  Alumni STPN Ciptakan Inovasi GNSS RTK Hemat Baterai

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata Whisnutama dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...