Terkini AgrariaPresiden: Percepat Belanja Daerah untuk Dongkrak Ekonomi di Tengah Pandemi

Presiden: Percepat Belanja Daerah untuk Dongkrak Ekonomi di Tengah Pandemi

Bogor – Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mempercepat belanja pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemi ini. Menurutnya, pembelanjaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan satu-satunya cara untuk dapat bertahan sekaligus memulihkan ekonomi nasional.

“Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini yaitu belanja pemerintah,” ujarnya saat memberikan pengarahan kepada para gubernur yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 15 Juli 2020.

Presiden mengingatkan bahwa anggaran pemerintah daerah yang masih mengendap di bank saat ini sebesar Rp170 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut masih tergolong besar.

Tiap harinya, Presiden kini memantau penyerapan anggaran kementerian dan saat ini Kepala Negara juga memegang informasi mengenai penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Baca juga  Ketua Kadin Ungkap Awal Mula dan Animo Dunia Usaha Terkait Program Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong

“Uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, besar sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memerinci penyerapan belanja modal sejumlah daerah yang menurutnya masih tergolong rendah.

“Birokrasi kita harus kita ajak agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya,” kata Presiden.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan kepada jajaran di Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa dalam situasi saat ini manajemen pemerintahan yang harus digunakan ialah manajemen dalam konteks krisis. Maka itu diperlukan kerja-kerja luar biasa pemerintah daerah untuk dapat menangani dampak pandemi di daerahnya masing-masing baik dari sisi kesehatan maupun ekonominya.

Baca juga  Warga Kecamatan Setu, Tangerang Selatan Mengungsi Akibat Banjir yang Merendam Wilayah Perumahan

“Saya meyakini para kepala daerah, utamanya para gubernur, bisa mengontrol manajemen pengendalian Covid ini sehingga benar-benar kita dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola negara ini,” tandasnya.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...