Terkini AgrariaKemendagri Monitor Terus, Perkembangan Sementara NPHD KPU sudah 74,91% dan BAWASLU 72.00%

Kemendagri Monitor Terus, Perkembangan Sementara NPHD KPU sudah 74,91% dan BAWASLU 72.00%

Jakarta – Perkembangan sementara pendanaan dan pencairan Pilkada Serentak Tahun 2020 dari data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuda Kemendagri) memberikan data terbaru anggaran NPHD KPU sudah mencapai 74,91% dan BAWASLU 72.00%. Kemendagri berharap agar daerah terus tingkatkan jumlah transfer NPHD sampai mencapai 100%.

“Anggaran NPHD KPU 10.096.269.261.588 dengan realisasi mencapai 7.562.652.549.590 persentase sudah mencapai 74,91%; Anggaran NPHD BAWASLU 3.458.142.300.664 dengan realisasi mencapai 2.489.939.970.482 persentase sudah mencapai 72.00%; dan Pengamanan sejumlah 1.544.710.491.370 dengan realisasi mencapai 434.447.336.954 persentase sudah mencapai 28,12%,” sebagaimana data yang dirilis oleh Ditjen Bina Keuda Kemendagri melalui Plt. Dirjen Bina Keuda Mochammad Ardian, Rabu (15/07/2020).

Adapun total keseluruhan anggaran sementara berjumlah Rp15,099,122,053,622,- dan realisasi sebesar Rp10,487,039,857,026,- atau 69,45%. serta Sisa Pencairan telah mencapai Rp4,612,082,196,596,- atau 30,55%.

Baca juga  Dirjen Hortikultura : Harga Cabai Dibentuk Oleh Pola Tanam dan Perilaku Iklim

Data selanjutnya dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, daerah yang telah menyalurkan dana NPHDnya 100% ke Penyelenggara dan Pengamanan sebagai berikut:

Pertama, sebanyak 140 Daerah yang telah transfer 100% ke KPUD, termasuk 4 Provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat; dan 136 Kabupaten/kota.

Kedua, 137 Daerah yang telah transfer 100% ke BAWASLU, termasuk 5 Provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah; dan 132 Kabupaten/kota.

Ketiga, 42 Daerah yang telah transfer 100% ke PAM, termasuk 2 Provinsi ialah Jambi, dan Kalimantan Tengah; dan 40 Kabupaten/kota.

Kemudian, data Ditjen Keuda Kemendagri juga menggarisbawahi daerah yang telah menyalurkan Dana NPHD akan tetapi masih di bawah 100% ialah:

Pertama, sebanyak 130 daerah yang belum transfer 100% ke KPUD, termasuk 5 Provinsi dan 125 Kabupaten/Kota.

Baca juga  Honduras tak pertimbangkan kesepakatan migrasi ke negara-aman ketiga

Kedua, masih ada 133 daerah yang belum transfer 100% ke BAWASLU, termasuk 4 Provinsi dan 129 Kabupaten/Kota.

Ketiga, sebanyak 228 daerah yang belum transfer 100% ke BAWASLU, termasuk 7 Provinsi dan 221 Kabupaten/Kota.
Bapak Mendagri minggu ini kembali langsung turun kedaerah-daerah check langsung daerah-daerah yang jumlah dana transfer NPHDnya yang masih kecil. Kemendagri memiliki data real time setiap hari isi kas daerah. Jadi Bapak Mendagri akan bacakan data tersebut, biar masyarakat tahu kondisi keuangan yang sebenarnya. Pemda wajib mendukung sukses pelaksanaam Pilkada Serentak Serentak 2020.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...