Terkini AgrariaMendagri Apresiasi Dukungan DPR RI Atas Kelancaran Sidang Paripurna Pengesahan Perppu Pilkada

Mendagri Apresiasi Dukungan DPR RI Atas Kelancaran Sidang Paripurna Pengesahan Perppu Pilkada

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi dukungan DPR RI atas kelancaran sidang paripurna dalam mempersiapkan Pilkada Serentak Tahun 2020 . Hal tersebut Ia ungkapkan setelah menghadiri Rapat Paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/07/2020).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada DPR RI baik pemimpin maupun anggota karena hal ini akhirnya disidang paripurna. Sudah disetujui d itingkat di komisi II , fraksi mini istilahnya begitu. Itu secara bulat 9 fraksi menyetujui RUU ini,” kata Tito.

Menurut Mendagri Undang-Undang (UU) ini akan memperkuat landasan hukum dalam persiapan kelancaran Pilkada Serentak.

“Saya kira hari yang sangat penting yaitu disetujui oleh sidang paripurna maka akan resmi menjadi UU dan ini menjadi dasar paying hukum yang kuat untuk kita melaksanakan tahapan pilkada,”

Baca juga  Wamendagri Optimistis Lulusan IPDN Mampu Hadapi Tantangan Global dan Jadi ASN Profesional

Oleh karena itu Mendagri kembali menyerukan agar masyarakat turut ambil bagian dalam momentum penting ini dengan menggunakan hak pilih. Terutama untuk memilih calon pemimpin kepala daerah yang mampu menangani isu Covid-19, dampak sosial ekonominya dan tentunya untuk kehidupan rakyat yang lebih baik.

“Pilkada inilah momentum penting pembuktian bahwa kita negara demokrasi yang dimana rakyat adalah pemegang kedaulatan dan Pilkada ini adalah momentum bagi rakyat yang langsung membuktikan haknya untuk memilih kepala daerahnya yang cocok, kepala daerahnya yang kuat, yang efektif,” tuturnya.

Adapun perihal tahapan Coklit, Mendagri kembali menegaskan bahwasannya coklit harus dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, Mendagri menilai Pilkada sebagai gerakan perlawanan terhadap Covid-19 dan seluruh penyelenggara Pemilu yang nantinya aktif berjumlah 300 ribu dan pada puncaknya 3 juta, semua mesti menjadi agen perlawanan Covid-19 malelaui pemakaian masker, sarung tangan, face shield dan hand sanitizer untuk mengedukasi ke masyarakat.

Baca juga  Gus Menteri Hadiri Pelantikan Masyarakat Ekonomi Syariah

“Kalau ada pertemuan langsung petugas menggunakan proteksi. Kemudian masyarakat yang didatangi kalau tidak ada masker, kasih masker,” pungkasnya.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...