Terkini AgrariaCerita Salat Jumat di Berbagai Negara Saat Pandemi

Cerita Salat Jumat di Berbagai Negara Saat Pandemi

JAKARTA – Seperti halnya di Indonesia, umat muslim di berbagai negara terdampak COVID-19 juga mengalami pembatasan dalam beribadah. Salah satunya salat Jumat berjamaah di masjid.

Muhammad Iqbal Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki menyatakan bahwa salat Jumat terakhir di Turki pada 12 Maret 2020 lalu. Setelah itu, salat ditiadakan hingga 29 mei 2020. Otoritas setempat mengizinkan kembali salat Jumat dengan penerapan protokol kesehatan.

“Salat Jumat (terakhir) itu tanggal 12 Maret 2020 dan kemudian baru tanggal 29 Mei dibuka. Dalam pelaksanaannya memang sepenuhnya berbeda dengan saat sebelum pandemi. Yang pertama, tentu saja kita harus pakai masker. Kemudian setiap orang yang datang harus membawa sajadahnya masing-masing, kemudian ada penjarakan pada saat berada di masjid,” ujar Muhammad Iqbal saat dialog melalui ruang digital di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta pada Sabtu (27/6).

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan salat hanya diperbolehkan di halaman masjid saja. Tentu, ini hanya bersifat sementara karena saat ini sedang musim panas. Namun ketika musim dingin tiba, tidak dimungkinkan untuk salat di luar ruangan mengingat cuaca tidak mendukung.

“Salat Jumat hanya boleh dilakukan di halaman masjid. Jadi, di dalam masjid tidak lagi digunakan. Tapi mungkin ini hanya sementara, Turki nanti kan sudah mulai dingin, akhir September. Jadi, kita belum mendengar informasi mengenai prtokol salat Jumat untuk musim dingin,” tambah Muhammad Iqbal.

Baca juga  Payakumbuh “Memancing” Berkah Ramadhan

Penerapan protokol kesehatan saat salat Jumat pun sangat ketat. khotbah Jumat maksimal lima menit. Setiap masjid yang melaksanakan salat Jumat dijaga oleh polisi yang akan menegur masyarakat yang masih berkumpul usai salat dan memberikan denda kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Khotbah Jumat maksimal lima menit, kemudian setelah itu nanti polisi akan membubarkan. Dipersilahkan untuk langsung kembali dan kalau mau salat sunnah, silahkan dilakukan di tempat masing-masing. Mereka yang tidak sesuai dengan protokol juga kena denda sekitar 1.200 Lira Turki, hampir 200-an US dollar,” pungkasnya.

Tak jauh berbeda dengan Turki, negara terdampak COVID-19 lain, seperti Singapura pun melakukan hal yang sama.

Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Singapura Didik Eko Pujianto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, salat Jumat yang sempat ditiadakan sejak Maret akibat pandemi COVID-19 akhirnya diperbolehkan kembali pada pertengahan Juni ini.

“Ibadah Jumat itu sudah dihentikan sejak pertengahan bulan Maret yang lalu. Baru dibuka setelah circuit breaker di Singapura berakhir, yaitu dimulai pada tanggal 15 Juni, Sholat Jumat yang pertama kalinya, dengan standar yang cukup ketat. setiap orang wajib membawa sajadah masing-masing Jika tidak membawa sajadah, disiapkan oleh masjid sajadah dalam bentuk pelastik yang bisa dibawa pulang masing-masing,” ungkapnya.

Baca juga  Melalui Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat Sukseskan Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN

Lebih lanjut Didik menjelaskan, salat Jumat dilakukan dua kloter masing-masing kloter hanya lima puluh orang dan para jamaah harus mendaftar terlebih dahulu melalui internet jika ingin salat Jumat di masjid.

“Sebelum memasuki masjid, itu daftar dulu online. Kemudian, jumlahnya berapa? Ditentukan. Kalau memang jumlahnya 100, berarti dua kali salat Jumat. Kalau jumlahnya tujuh puluh misalnya. Lima puluh boleh salat Jumat, yang dua puluh salat lohor biasa,” jelasnya.

Pendaftaran melalui internet berfungsi untuk mempermudah melakukan pelacakan tiap jamaah.

“Itu ada tracking. Setiap orang, kemudian melakukan pendaftaran online, ada namanya shift entry, jadi pakai kode QR, memasukkan nomor telepon, nama dan juga nomor IC. Jika terjadi sesuatu, bisa di-track di masjid itu ada berapa orang, siapa saja? Kemudian, pada kloter ke berapa kalau melakukan sholat Jumat,” kata Didik.

Selain itu pengawasan protokol kesehatan sangat ketat karena diawasi langsung oleh polisi dan bagi yang tidak menaati protokol kesehatan akan didenda.

“Polisi berhak memberikan denda bagi yangtidak pakai masker sebesar 250 dollar. Kalau jaraknya kurang dari satu meter, diingatkan, tapi kalau masih kedua kali, langsung 250 dollar juga,” tutup Didik.

#MaskerUntukSemua
#jagajarak
#BERSATU🇮🇩TANGGUH…BERSATU🇮🇩SEMBUH
#tidakmudik

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...