Terkini AgrariaKemendagri dan Komisi II DPR RI Setujui PKPU Pilkada Serentak 2020

Kemendagri dan Komisi II DPR RI Setujui PKPU Pilkada Serentak 2020

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI menyetujui usulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada Serentak 2020 di masa Pandemi Covid-19. KPU juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 untuk menjamin kesehatan dan keselamatan, penyelenggara, peserta dan pemilih dalam setiap tahapan Pilkada tersebut.

“Persetujuan tersebut disepakati setelah mendengar penjelasan yang disampaikan KPU RI dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam pengendalian situasi Pandemi Covid-19 oleh pemerintah,” ujar (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

Kesepakatan tersebut juga tertuang pada kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Senin (22/06).

Komisi II DPR RI juga meminta Bawaslu RI untuk tetap melakukan pengawasan secara optimal selama tahapan penyelenggaran Pilkada untuk mencegah adanya pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi.

Baca juga  Presiden Tekankan Peran Pemda dan BPBD Pahami Potensi Bencana Daerahnya

Bahtiar menambahkan, Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi II DPR yang aktif mengawal persiapan Pilkada Serentak 2020. “Kemendagri sangat respect terhadap Komisi II DPR yang secara detil memastikan seluruh persiapan dan dukungan pelaksanaan,” ungkapnya.

Bahtiar juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif serta ikut mengawasi jalannya tahapan Pilkada Serentak. “Meski kita tengah menghadapi pandemi Covid-19, tapi kualitas Pilkada harus tetap dijaga. Oleh karena itu, para calon pemimpin ini harus bisa menghadirkan gagasan dan inovasi bagaimana daerah tersebut bisa bangkit dari dampak pandemi Covid-19,” ujar Bahtiar.

Selain itu, Bahtiar juga menyatakan bahwa Ditjen Politik dan PUM terus berkoordinasi dengan Kesbangpol untuk memastikan suksesnya pelaksanaan Pilkada. “Jajaran Kesbangpol seluruh daerah terus bekerja dalam mendukung langkah-langkah KPU dan Bawaslu serta membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar Pilkada Serentak dapat berjalan LUBER, JURDIL serta aman dari Covid-19,” tutupnya.

Baca juga  Pesan Bupati Safaruddin Kepada 35 Pejabat Yang Baru Dilantik

#MaskerUntukSemua
#jagajarak
#BERSATU🇮🇩TANGGUH…BERSATU🇮🇩SEMBUH
#tidakmudik

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...