Terkini AgrariaWilayah Perbatasan di NTT Harus Jadi Pusat Perekonomian

Wilayah Perbatasan di NTT Harus Jadi Pusat Perekonomian

Atambua- Dalam kunjungan kerjanya perbatasan negara di Atambua mendampingi Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin yang bertekad menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara. Wilayah perbatasan harus jadi pusat perekonomian. Karena itu, pembangunan di tapal batas negara jadi salah satu prioritas pemerintah pusat.

Menurut Mendagri, ia senang bisa berkunjung ke Atambua. Baginya, Atambua adalah kota yang tenang kota dan indah. Begitu juga dengan Kabupaten Belu, warganya begitu bersahabat, sesuai dengan arti dari kata Belu itu sendiri,” kata Mendagri dalam pertemuan di kantor Bupati Belu yang dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD, Wakil Gubernur NTT, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, Bupati Kabupaten Belu dan Bupati Malaka dan Bupati, Timur Tengah Utara.

Baca juga  Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator, Menteri ATR/Kepala BPN: Tingkatkan Koneksi dan Sinergi Antar Instansi

Mendagri mengatakan, kunjungan ke perbatasan Motaain untuk melihat langsung perkembangan pembangunan di tapal batas negara. Khususnya di NTT. Pemerintah, berkomitmen untuk memajukan wilayah perbatasan agar jadi beranda negara yang punya daya tarik. Misalnya, komitmen itu dikonkretkan dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara terpadu yang akan terus ditambah. Contohnya, tiga PLBN yang menjadi prioritas dan mesti dikerjakan dulu karena akan menjadi model untuk dikembangkan menjadi pusat ekonomi dan industri.

” PLBN itu, yaitu di Aruk, Kabupaten Sambas Kalbar, kemudian Skouw di Kota Jayapura di Papua, dan Motaain di Kabupaten Belu. Mudah-mudahan Tuhan bisa memudahkan jalan kita, memberkati kita, sehingga keinginan Bapak Presiden ini bisa terlaksana, ” katanya.

Presiden Jokowi, menurut Mendagri, berkeinginan menjadikan wilayah tapal batas negara menjadi kawasan industri. Khusus di Belu, menjadi sentra ekonomi nomor dua setelah Kupang. ” Kira-kira begitulah, keinginan beliau (Presiden Jokowi),” ujarnya.

Baca juga  Digitalisasi Pertanahan: Upaya Pencegahan Praktik Mafia Pertanahan

#MaskerUntukSemua
#jagajarak
#BERSATU🇮🇩TANGGUH…BERSATU🇮🇩SEMBUH
#tidakmudik

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...