Terkini AgrariaMendagri Tugaskan Tim Khusus Temui Gubernur Papua

Mendagri Tugaskan Tim Khusus Temui Gubernur Papua

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi santai penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lucas Enembe dan Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait dengan hasil seleksi penerimaan Praja IPDN Tahun 2018. “Kemendagri menyambut baik masukan yang diberikan oleh Gubernur Papua dan Majelis Rakyat Papua terkait hasil seleksi calon praja IPDN Tahun 2018. Dalam Waktu dekat Tim Khusus akan berangkat bertemu dengan Gubernur Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk membahas hal tersebut”, jelas Tjahjo di Jakarta, Senin (17/9)

Tjahjo menambahkan bahwa dari hasil seleksi yang dilakukan memang hanya 2 -3 orang yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Berdasarkan masukan dari Gubernur dan MRP, Kemendagri berharap Pemerintah dapat merumuskan ulang seleksi khusus formasi Papua. “Kemendagri berharap Pemerintah bersedia untuk merumuskan ulang seleksi khusus terhadap 91 formasi yang diperuntukan untuk Papua. Dari total 161 yang mendaftar, Kemendagri berharap semua yang mendaftar dapat diseleksi ulang”, tambah Tjahjo.

Baca juga  Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua KPPI Kota Payakumbuh

Sebelumnya berdasarkan hasil seleksi penerimaan Praja IPDN Tahun 2018 diketahui hanya ada 2 -3 OAP yang lolos seleksi dan dinyatakan menjadi Praja IPDN Tahun 2018. Dari total 91 Formasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Provinsi Papua, Tercatat 161 OAP mendaftar melalui online untuk mengikuti seleksi masuk menjadi Praja IPDN Tahun 2018. Setelah pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah, Gubernur Papua dan MRP merasa keberatan dan menolak hasil tersebut.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, bahwa proses seleksi penerimaan Praja IPDN dilakukan dengan transparan dan tanpa nepotisme. “Proses penerimaan Praja IPDN dilakukan dengan transparan, tanpa nepotisme dan melibatkan berbagai pihak. Masyarakat yang sudah mencoba ikut seleksi, tidak boleh berkecil hati jika tidak diterima dan yang paling penting jangan pernah percaya kepada siapapun yang meminta uang serta menjanjikan bisa diterima menjadi Praja IPDN”, tutup Tjahjo. [Agraria Today]

Latest Articles

Rakor Bersama Pemda NTB, Menteri Nusron Sebut Integrasi Data Tanah dan Pajak Bisa Dongkrak PAD hingga 300%

Agraria.today | Mataram - Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah...

Program JUMAT BERKAH WARTAWAN Pekan ke 70 Gandeng Artis Novi Ayla KDI

Agraria.today | Jakarta - Penyanyi spesialis tembang religi dan...

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Related Articles

Rakor Bersama Pemda NTB, Menteri Nusron Sebut Integrasi Data Tanah dan Pajak Bisa Dongkrak PAD hingga 300%

Agraria.today | Mataram - Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak selalu harus ditempuh dengan menaikkan tarif pajak. Perbaikan tata kelola data justru menjadi...

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan progres normalisasi sungai dan muara terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh,...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...