Terkini AgrariaGTPPC19 Bantu Percepatan Penanganan Jatim Tangani Pandemi COVID-19

GTPPC19 Bantu Percepatan Penanganan Jatim Tangani Pandemi COVID-19

SURABAYA – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC19) melalui BNPB memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam penanganan virus SARS-CoV-2. Satu unit mobile yang dilengkapi mesin uji PCR telah tiba di Kota Surabaya.

Penyerahan bantuan yang berlangsung di RS Lapangan COVID-19 Pemerintah Provinsi Jatim ini dilakukan oleh Kepala Subdirektorat Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Roslin Lamtarida pada hari ini, Rabu (27/5). Bantuan berupa Mobile Combat COVID-12 atau mobil mesin PCR merupakan bagian dari total dua unit yang akan ditempatkan di provinsi ini.

“Mobil mesin PCR ini diharapkan mampu mempercepat proses pemeriksaan dan lebih efisien dalam mengidentifikasi sampel swab dengan pendekatan PCR untuk dilakukan oleh Gugus Tugas Jawa Timur kepada masyarakat setempat,” ujar Roslin.

Mobil Mesin PCR tersebut dilengkapi dengan peralatan medis lainnya berupa dua unit mesin PCR, dua unit mesin ekstraksi, 4.992 buah ekstrakit dan 4.992 PCR kit. Melalui teknologi yang tersedia dalam mobil mesin PCR tersebut, proses identifikasi hasil swab dalam dilakukan dalam waktu 40 menit.

Baca juga  Kunjungi Rumah Produksi Sanjai Oviga, Erwin Yunaz:"UKM harus memiliki Terobosan Baru"

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Kuratif COVID-19 Jawa Timur dr. Joni Wahyudi menyampaikan apresiasi dukungan dari Gugus Tugas Nasional.

“Kami mengapresiasi dukungan Gugus Tugas Nasional dalam memaksimalkan percepatan penanganan Covid-19 di daerah melalui hadirnya mobil mesin PCR lengkap dengan beragam fasilitas yang dibutuhkan,” ungkap Joni.

Satu lagi unit mobil mesin PCR telah bertolak menuju Jawa Timur pagi ini (27/5). Sebelum pemberangkatan, Ketua GTPPC19 Doni Monardo menginspeksi kesiapan kendaraan untuk pelayanan penanganan COVID-19. Gugus Tugas Nasional menargetkan untuk menambah dukungan mobil mesin PCR di wilayah Jatim, yakni di Lumajang, Surabaya dan Surabaya.

Sebagai informasi, Jawa Timur memiliki kasus terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Data per 27 Mei 2020 menunjukan kasus positif Covid-19 di Jawa Timur mencapai 4.142 kasus.

#MaskerUntukSemua
#jagajarak
#BERSATU🇮🇩TANGGUH…BERSATU🇮🇩SEMBUH
#tidakmudik

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...