Terkini AgrariaUpaya Kolektif Bersama Turunkan Risiko COVID-19 Tentukan Aktivitas Masyarakat

Upaya Kolektif Bersama Turunkan Risiko COVID-19 Tentukan Aktivitas Masyarakat

JAKARTA – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menggunakan indikator kesehatan masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam penilaian tingkat risiko penularan di wilayahnya. Upaya kolektif bersama di suatu wilayah sangat menentukan tingkat risiko COVID-19 wilayah tersebut.

Tingkat risiko penularan virus SARS-CoV-2 rendah akan berpengaruh terhadap aktivitas atau kegiatan sosial ekonomi selanjutnya, tentu dalam koridor protokol penanganan COVID-19. Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa upaya kolektif pemerintah daerah dan masyarakatnya sangat menentukan dalam menurunkan tingkat risiko di wilayah.

“Jadi apabila penurunan kasus tidak 50% selama dua minggu itu belum bisa dianggap baik. Maka dari itu, harus seluruh masyarakat dan pemerintah betul-betul menurunkan kasusnya dengan cara protokol kesehatan tentunya. Pasti kalau orang menjalankan protokol kesehatan secara kolektif, pasti jumlah kasusnya akan turun,” ucap Prof. Wiku saat dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (26/5).

Baca juga  Bapelitbang Lima Puluh Kota Gelar Bimtek Tingkatkan Inovasi Daerah

Lebih lanjut, Prof. Wiku menjelaskan bahwa penilaian risiko suatu daerah dilihat dari perhitungan berbasis data dan tidak menggunakan pemodelan.

Gugus Tugas Nasional menetapkan tiga tingkat risiko penularan di suatu wilayah terkait pandemi COVID-19. Tingkatan risiko tersebut terdiri dari tinggi dengan warna merah, sedang berwarna kuning, rendah berwarna hijau, sedangkan warna biru merupakan wilayah yang tidak terdampak.

Penilaian tingkat risiko penularan menggunakan indikator kesehatan masyarakat masyarakat yang diadaptasi dari kriteria Badan PBB untuk Kesehatan Dunia atau WHO. Indikator tersebut terdiri dari epidemiologi, surveilen kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

“Dan seperti rekomendasi dari WHO, setiap negara perlu menetapkan sebuah indikator kesehatan masyarakat. Untuk menentukan apakah daerah itu siap untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sosial ekonomi,” lanjutnya.

Melihat indikator yang diterapkan, setiap wilayah kabupaten, kota maupun provinsi akan memiliki nilai yang berbeda-beda.

Baca juga  BNPB Terjunkan Tim Bagikan 1,5 Juta Masker per-Minggu di 135 Titik Wilayah Ibu Kota

“Indikator kesehatan masyarakat ini berlaku untuk semua daerah tetapi gambaran setiap daerah berbeda-beda,” tambah Prof. Wiku.

#MaskerUntukSemua
#jagajarak
#BERSATU🇮🇩TANGGUH…BERSATU🇮🇩SEMBUH
#tidakmudik

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...