Terkini AgrariaCamat Payakumbuh Selatan Minta Warga Jangan Kasari PSM

Camat Payakumbuh Selatan Minta Warga Jangan Kasari PSM

Payakumbuh — Camat Payakumbuh Selatan Junaidi menyebutkan saat ini kecamatan sedang merangkum data warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah provinsi Sumatera Barat.

“Sebelumnya data dari penerima bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah kelar dan masyarakat sudah menerima bantuan tersebut dengan menjemputnya ke kantor pos, nilai dari bantuan tersebut Rp600.000 selama 3 bulan berturut-turut,” kata Camat Junaidi saat dihubungi via telepon, Sabtu (16/5).

Saat ini terjadi gejolak di masyarakat, adanya beberapa masyarakat yang merasa masuk dalam kriteria penerima bantuan dampak sosial Covid-19, namun belum menerima bantuan, sehingga muncul opini publik yang menyebut penerima bantuan tidak tepat sasaran.

“Bahkan pekerja sosial masyarakat (PSM) yang bertugas mendata turut mendapat serangan dari masyarakat, sampai-sampai ada berupa kalimat yang tidak enak untuk didengar oleh telinga, kasihan kita,” kata Camat.

Menanggapi hal ini, Camat mengatakan Pemerintah Kota Payakumbuh telah berkomitmen untuk membantu 60% KK yang ada di Kota Payakumbuh selama wabah virus Corona. Kalau dihitung-hitung, ada 24.000 KK yang bakal di-cover.

Baca juga  Wali Kota Cup Payakumbuh KU-12 tahun 2023 resmi bergulir

“PSM itu bekerja siang malam bersama Aparatur Kelurahan untuk mendata masyarakat yang bakal dapat bantuan, tentu data yang mereka ambil itu sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” kata Camat.

Diterangkannya, apabila saat ini masyarakat belum ter-cover bantuan pemerintah pusat, mereka sedang menunggu antrian untuk menerima bantuan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat. Data itu saat ini sedang melalui proses verifikasi di Dinas Sosial. Yang belum mendapatkan, datanya itu sudah masuk.

“Jadi kita minta kepada masyarakat untuk bersabar dan tidak terpicu emosi karena yang baru keluar saat ini hanya bantuan dari Kementerian Sosial dan bantuan pemerintah provinsi baru keluar di beberapa kecamatan, beberapa kelurahan kita ada yang di-pending karena ditemukan penerima ganda dengan bantuan sembako,” kata Camat Junaidi.

Di Kecamatan Payakumbuh Selatan, untuk bantuan pemerintah provinsi sedang menunggu verifikasi datanya selesai. Nah apabila ada juga masyarakat yang belum menerima bantuan dari provinsi maka nanti mereka akan dimasukan ke penerima bantuan dari Pemerintah Kota Payakumbuh.

Baca juga  Pengurus Pusat IWO Umumkan Kepengurusan Periode 2023-2028, Rumah Fatmawati Jadi Pilihan

“Semuanya ada regulasinya, kami berharap masyarakat dapat bersabar dan jangan ada yang saling menyalahkan karena data itu pertanggungjawabannya jelas, tidak ada yang namanya pemalsuan data penerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota,” tambahnya.

Sementara itu salah seorang PSM di Kelurahan Padang Karambia Wilda Wati ketika diwawancara mengakui sedikit kewalahan dalam melakukan pendataan kepada masyarakat dirinya juga bercerita, bagaimana waktunya banyak habis di lapangan dan kurang waktunya untuk di rumah bersama keluarga.

“Bahkan kita untuk anak dan suami mungkin perhatian kami kurang di rumah, tapi itulah tugasnya kami sebagai PSM, mengabdi untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai pribadi kami diserang, menyakitkan rasanya saat kita berjuang namun dinilai jelek terus sampai ada lontaran ancaman,” terang Wilda.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...