Terkini AgrariaPemerintah Pantau dan Upayakan Penurunan Harga Pangan

Pemerintah Pantau dan Upayakan Penurunan Harga Pangan

Jakarta – Ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok sangat penting untuk terus dipantau dari waktu ke waktu. Terlebih Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB sebelumnya telah mewanti-wanti mengenai potensi kelangkaan pangan di tengah pandemi Covid-19.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait kembali menggelar rapat terbatas untuk membahas antisipasi kebutuhan bahan pokok. Rapat terbatas ketiga dalam kurun beberapa waktu terakhir tersebut digelar melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2020.

“Ini sudah yang ketiga kita berbicara masalah bahan pokok karena urusan stok, ketersediaan, dan stabilitas harga ini penting untuk terus kita monitor, setiap hari, setiap minggu,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyinggung harga sejumlah komoditas bahan pangan. Di antaranya ialah bawang merah dan gula pasir yang masih berada di atas harga acuan.

Baca juga  PLN Terjunkan 723 Personel, Kelistrikan 6 Kabupaten di NTT Pulih 100%

Secara nasional, harga bawang merah masih berada di kisaran Rp51.000 per kilogram. Menurut Presiden, harga tersebut masih jauh dari harga acuan yakni sebesar Rp32.000 per kilogram.

“Kemudian gula pasir sampai saat ini harga juga masih di Rp17.000-Rp17.500 padahal HET (harga eceran tertinggi) harusnya itu di Rp12.500,” ucapnya menambahkan.

Jajaran terkait dimintanya untuk melihat masalah ini dan mencari tahu penyebab dari tak kunjung turunnya harga sejumlah komoditas bahan pangan tersebut.

“Saya ingin ini dilihat masalahnya ada di mana. Apakah urusan distribusi atau memang stoknya yang kurang atau ada yang sengaja mempermainkan harga untuk sebuah keuntungan yang besar,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahan pangan mengalami deflasi selama bulan April kemarin. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan terhadap permintaan bahan-bahan pangan.

Baca juga  Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi Terima Kunjungan Dari Ketua DPRD Beserta Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Bengkalis

“Artinya daya beli masyarakat menurun,” imbuhnya.

Oleh karenanya, pemerintah meluncurkan sejumlah bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial tunai untuk 9 juta keluarga, BLT Desa dari Dana Desa untuk 11 juta keluarga, Kartu Sembako, PKH, juga Padat Karya Tunai dan kita harapkan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat,” ucapnya.

#MaskerUntukSemua
#jagajarak
#BERSATU🇮🇩TANGGUH…BERSATU🇮🇩SEMBUH
#tidakmudik

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...