Terkini AgrariaRapat Bersama Komisi VI DPR, Kepala Gugus Tugas Ungkap Strategi Baru Penanganan...

Rapat Bersama Komisi VI DPR, Kepala Gugus Tugas Ungkap Strategi Baru Penanganan COVID-19

JAKARTA – Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan strategi baru yang dilakukan untuk menanganani masalah pandemi COVID-19 dalam rapat tertutup melalui telekonferensi bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Sabtu (2/5).

Dalam rapat tersebut, Doni menyampaikan bahwa selain pendekatan secara medis, penanganan COVID-19 juga harus dilakukan melalui pendekatan secara psikologis yang mengarah ke upaya pencegahan.

Hal itu menjadi sangat penting, sebab jumlah tenaga medis beserta infrasktruktur yang dimiliki Pemerintah saat ini terbatas. Sehingga Doni Monardo yang juga Kepala BNPB itu menginginkan agar keseimbangan antara medis dan psikologis dapat berjalan beriringan.

“Keseimbangan itu harus kita jaga,” jelas Doni.

Kemudian, dalam hal ini Doni juga berpendapat bahwa semestinya dokter tidak menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan, namun harus menjadi kekuatan terakhir. Pengertian tersebut dijelaskan Doni dengan maksud bahwa masyarakat harus bisa disehatkan sehingga dokter dapat diselamatkan.

“Dokter bukan jadi benteng utama, tapi benteng terakhir,” kata Doni.

Baca juga  Dirut Ali Ghufron: NIK Akan Dipakai Sebagai Nomor Kepesertaan BPJSKes

Oleh sebab itu, strategi selanjutnya yang perlu dijalankan adalah bagaimana masyarakat terpenuhi gizinya untuk meningkatkan imunitas, kemudian juga sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

Dalam hal ini Doni berprinsip bahwa dalam menyelesaikan bencana maka tidak boleh memunculkan bencana baru. Sehingga pantang bagi dia untuk menyelesaikan masalah namun dengan membuat masalah baru.

“Hungry man becomes angry man. Kita tidak ingin arahnya ke sana,” ujar Doni.

Menurut data yang dikantongi Kepala Gugus Tugas tersebut, ada 2,5 juta petani yang kesulitan menjual hasil pertanian dan perkebunan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini.

Oleh karena itu, Doni meminta kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga terkait khususnya Kementerian Perindustrian dan Kepala Daerah untuk mengatasi masalah tersebut dengan inovasi yang tetap menerapkan protokol kesehatan.

Doni mencontohkan apa yang sudah dijalankan dengan baik di Jawa Tengah, Salatiga dan Sumatera Barat, di mana pasar tradisional tetap berjalan dengan penerapan yang berbeda dari biasanya.

Para pedagang diberikan jarak aman sesuai protokol kesehatan dan berjualan di luar ruangan yang telah diatur oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian bagi penjual juga diwajibkan untuk melaksanakan anjuran pemerintah dengan tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak aman.

Baca juga  Menuju Indonesia Emas, Mendagri Minta Pemerintah Desa Serius Tangani Stunting

Apa yang diungkapkan Kepala Gugus Tugas segera direspon poisitif oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faizol Riza. Menurutnya memang sudah sepatutnya dalam urusan penanggulangan bencana, maka tidak boleh memunculkan bencana baru.

Pihaknya juga mengapresiasi ide dari inovasi pasar tradisional seperti yang sudah berjalan di Salatiga dan beberapa wilayah lain di Jawa Tengah dan Sumatera Barat.

“Kita tetap optimis bahwa ekonomi juga bisa tetap jalan,” ujarnya.

Meski kebijakan inovasi pasar tradisional sudah berjalan, pihaknya akan tetap mengkoordinasikan lebih lanjut mengenai aturan-aturan lain yang sudah termaktub melalui Surat Edaran Kementerian Perdagangan tentang sirkulasi barang dan kebutuhan ekonomi pasar di tengah pandemi COVID-19.

“Langkah-langkahnya seperti apa, nanti kita koordinasikan lagi,” pungkas Riza.

#MaskerUntukSemua
#jagajarak
#BERSATU🇮🇩TANGGUH…BERSATU🇮🇩SEMBUH
#tidakmudik

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...