Terkini AgrariaPresiden Siapkan Sejumlah Langkah Mitigasi Lanjutan Dampak Covid-19 Terhadap UMKM

Presiden Siapkan Sejumlah Langkah Mitigasi Lanjutan Dampak Covid-19 Terhadap UMKM

JAKARTA (agraria.today) – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mempersiapkan sejumlah upaya guna memitigasi dampak pandemi virus korona atau Covid-19 terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM). Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi secara telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 15 April 2020.

Langkah pertama, Presiden meminta jajarannya mempercepat eksekusi program relaksasi, restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan. Secara spesifik, Presiden meminta agar mekanisme bantuan untuk kredit UMKM, baik itu berupa subsidi bunga, berupa penundaan pembayaran pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja segera dilaksanakan.

“Jangan menunggu sampai mereka tutup, baru kita bergerak. Jangan sampai nanti terlambat. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Semua, saya minta semua kebutuhan betul-betul dihitung anggarannya dan sehingga kita nantinya bisa memutuskan,” tegas Presiden.

Baca juga  Presentasi e-SPPD di Pariaman, Wawako Erwin : Saling Berbagi, Tradisi Baru Buat Sumbar Kuat

Hal kedua, Presiden meminta agar dalam masa pandemi ini jajarannya mempersiapkan skema baru dalam pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan investasi dan tenaga kerja. Presiden juga meminta agar pengajuannya lebih mudah dan terjangkau, terutama untuk daerah-daerah yang terdampak.

“Kemudian yang ketiga, untuk usaha mikro dan ultra mikro, saya minta juga dimasukkan dalam skema bantuan sosial terutama yang berkaitan dengan paket sembako,” imbuhnya.

Terakhir, Kepala Negara meminta agar UMKM terus diberikan peluang untuk berproduksi. Secara khusus, Presiden menyebut beberapa sektor yang perlu diutamakan, dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan yang ketat.

“Saya minta untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah diberikan peluang terus untuk berproduksi terutama di sektor pertanian, di sektor-sektor industri rumah tangga serta warung-warung tradisional, dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tandasnya.

Baca juga  Presiden: Mari Bersama Bangun Harapan dan Optimisme dalam Penanganan Pandemi

#MaskerUntukSemua
#jagajarak
#BERSATU🇮🇩TANGGUH…BERSATU🇮🇩SEMBUH
#tidakmudik

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...