Terkini AgrariaMendagri Tito: Diklat Kemendagri Siap Digunakan Untuk Tampung Pasien Covid-19

Mendagri Tito: Diklat Kemendagri Siap Digunakan Untuk Tampung Pasien Covid-19

Jakarta (agraria.today) – Presiden Jokowi dan jajaran KIM sangat serius mengantisipasi lonjakan pasien infeksi covid 19 di berbagai daerah di Indonesia.

Masyarakat tak perlu cemas dan khawatir atas fasilitas perawatan korban infeksi covid 19. Pemerintah berusaha keras untuk mengerahkan seluruh daya dan prasarana untuk mengantisipasi lonjakan pasien infeksi Covid-19, ujar Mendagri Tito meresponse pertanyaan masyarakat atas kesiapan pemerintah.

Juga Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh elemen Pemerintah, TNI dan Polri untuk siap siaga mengantisipasi lonjakan pasien.

Khusus untuk Kemendagri, Presiden Jokowi meminta Mendagri untuk menyiapkan gedung dan prasarana Pusat Diklat Kemendagri yang tersesbar di daerah untuk menampung pasien covid 19 di daerah bila dibutuhkan.

Kita siap laksanakan perintah Presiden untuk persiapkan gedung pusat pendidikan dan latihan Kemendagri di berbagai daerah untuk tempat perawatan korban infeksi Covid-19 bila diperlukan, tegas Tito.

Baca juga  Menteri ATR/Kepala BPN menerima audiensi Pengurus Besar PB FORKI

Saya sudah bahas instruksi ini di rapat internal, lanjut mantan Kapolri ini.

“ Kita memiliki gedung diklat yang bis difungsikan untuk perawatan. Rata-rata jumlahn room di propinsi besar bisa hingga 200 kamar, yg menengah sekitar 125 room dan daerah yang kecil mencapai 50 kamar. Semuanya bisa dialihfungsikan sementara menjadi tempat rawat inap bila diperlukan. Sebaran gedung diklat dengan fasilitas demikian sudah ada di seluruh Indonesia. Kecuali di 3 propinsi saja” lanjut Tito.

Hasil pengecekan saya ke Kepala BPSDM yang membawahi sarana Diklat Kemendagri, total kamar tersedia seluruh Indonesia yang bisa difungsikan untuk tanggap darurat pasien covid 19 berjumlah 1500 kamar, ungkap Tito sembari mengungkapkan bahwa instansinya saat ini sedang gencar untuk mengerahkan sumberdaya Pemda mengantisipasi situasi covid19.

Namunpun demikian Tito menegaskan bahwa setiap daerah memiliki keunikannya sendiri. Laju penyebaran virus tidak merata di seluruh daerah. Namun dampak ekonomi dan politik terasa secara nasional akibat pandemi ini telah mendunia, tutup Mendagri Tito

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...