Terkini AgrariaMenata Industri Perikanan Nasional Agar Makin Produktif dan Kompetitif

Menata Industri Perikanan Nasional Agar Makin Produktif dan Kompetitif

Jakarta (agraria.today) – Potensi perikanan nasional yang makin meningkat serta terjaganya kelestarian lingkungan melalui kebijakan penjagaan kawasan laut dari aksi pencurian ikan selama beberapa tahun ke belakang harus turut diikuti dengan berkembangnya industri perikanan nasional di masa mendatang.

Demikian arahan Presiden Joko Widodo saat menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi yang membahas kebijakan kelautan Indonesia pada Kamis, 19 Maret 2020, dari Istana Merdeka, Jakarta.

“Dalam lima tahun yang lalu kita telah fokus bekerja untuk mengatasi aksi pencurian ikan dan menjaga laut kita dari IUU fishing dan hasilnya kita lihat sudah tampak. Selain kelestarian lingkungan yang terjaga, stok nasional ikan kita juga meningkat drastis dari 6,5 juta ton menjadi 12,5 juta ton,” ujarnya.

Presiden mengharapkan agar stok nasional yang terus meningkat tersebut juga diikuti dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap, ekspor perikanan, dan nilai tukar nelayan.

Baca juga  [UPDATE] Percepat Penanganan Bencana, BNPB Dorong Bantuan ke Cianjur

“Artinya kesejahteraan nelayan kita juga semakin baik,” kata Presiden.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sejumlah lompatan besar dalam upaya menata ekosistem industri perikanan dan kelautan nasional. Menurut Kepala Negara, upaya-upaya tersebut haruslah dilakukan secara terpadu mulai dari hulu hingga hilir.

“Pertama, saya minta industri perkapalan terus diperkuat dan kapasitas daya saing industri perkapalan nasional terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan kita,” ucapnya.

Selanjutnya, Presiden juga mengingatkan soal kemudahan perizinan di sektor perikanan. Kepala Negara menuturkan bahwa pihaknya telah mendengar bahwa proses perizinan di sektor tersebut sudah dapat dilakukan dengan cepat. Namun, ia menegaskan bahwa kemudahan perizinan tersebut juga harus disertai dengan pelestarian sumber daya perikanan, pengendalian, dan pengawasan yang baik.

“Jangan sampai hanya diberikan izin namun tidak diawasi di lapangan sehingga dampaknya justru akan merugikan kepentingan nasional kita,” tutur Kepala Negara.

Baca juga  Serahkan SK Plt. Dirjen Bangda, Mendagri Pesankan Soal Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Selain itu, akses kepada permodalan bagi sumber daya manusia yang bergelut di sektor perikanan ini juga harus ditingkatkan. Industri perikanan juga sudah semestinya beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini yang di antaranya ialah pemanfaatan big data dan artificial intelligence serta mulai lebih banyak melakukan pembudidayaan ikan di lepas pantai (akuakultur lepas pantai).

“Kebijakan kelautan harus betul-betul bisa mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru sehingga bisa membuat industri perikanan kita makin produktif dan kompetitif,” tandasnya.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...