Terkini Agraria187 Kecamatan Berbatasan Langsung dengan Negara Lain

187 Kecamatan Berbatasan Langsung dengan Negara Lain

Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjianto, mengatakan tercatat ada 187 kecamatan di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain.

“Itulah concern kita,” kata Sigit di acara Kemendagri Media Forum di Gedung Kemendagri Jakarta pada Jumat (7/9/2018).

Di antara wilayah-wilayah perbatasan tersebut, kata Sigit, banyak ditemukan jalur-jalur tikus. Karena itulah, pemerintah melalui BNPP membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Karena, jalur-jalur tikus itulah yang menjadi pintu masuk dan keluarnya orang-orang di perbatasan kedua negara. Dikhawatirkan, membawa masalah tersendiri nantinya.

“Seperti Narkoba, perdagangan manusia dan terorisme,” ujar dia.

Menurut dia, tugas BNPP bukan cuma menjamin pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah terdepan serta terluar Indonesia. Tapi juga dari sisi keamanannya.

“Memastikan supaya NKRI di perbatasan ini aman,” tambah Sigit.

Baca juga  Mendagri: Perlu Kajian Akademis Mendalam dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung

Dalam hal ini, BNPP tak bekerja sendirian. Kewenangan instansi ini adalah membuat desain atas proses pembangunan dan pengamanan di perbatasan.

Setelah itu, ia bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. Semisal, untuk pengaman dikawal TNI, pembangunan infrastruktur lewat kementerian PUPR.

“BNPP hanya desainnya saja, yang mengerjakan urusan teknisnya adalah kementerian lembaga,” kata Sigit menegaskan.

Hadir juga dalam acara Kemendagri Media Forum antara lain, Deputi Infrastruktur BNPP Restuardy Daud dan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. [Agraria Today]

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...