Jakarta (agraria.today) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menyebut kawasan perbatasan negara penting sebagai buffer zone bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Ballroom Hotel Pullman Lt. L Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/03/2020).
“Ada dimensi kawasan perbatasan untuk mengembangkan daerah perbatasan sebagai daerah frontier artinya daerah gerbang depan yang bisa menjadi jendela bagi kita menunjukkan bagaimana keadaan bangsa kita, sekaligus juga menjadi buffer zone untuk negara kita NKRI,” cetusnya.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, ada 2 (dua) tugas utama dalam mengelola perbatasan negara. Pertama, pengelolaan dimensi batas wilayah negara yang terdiri dari: darat, laut dan udara. Untuk hal tersebut, tugas utama yaitu bagaimana mengamankan perbatasan negara. Kedua, pengelolaan dimensi kawasan perbatasan sebagai daerah frontier atau gerbang depan suatu daerah.
Pada kesempatan tersebut Mendagri menyinggung beberapa persoalan yang sedang dihadapi oleh Indonesia antara lain masalah diplomasi dan perundingan yang belum dituntaskan.
“Di darat belum selesai penetapan dan penegasan batas wilayah NKRI dan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi, ada batas-batas negara yang belum selesai, belum disepakati, belum maksimal dan belum jelas pemeliharannya terhadap pengawasan tanda batas negaranya,” tuturnya.
Mendagri juga mengakui bahwa problematika yang terjadi di Kepulauan Riau dan Natuna sedang sedang diupayakan untuk diselesaikan.
“Belum selesainya penetapan batas udara Indonesia terutama masalah Flight Information Region dan masalah yang terjadi di Kepulauan Riau serta Natuna. Hal ini masih menjadi problematika dan sedang dilakukan lobi oleh Menko Maritim,” terangnya.
Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong agar pengamanan perbatasan tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah atau alat negara, tetapi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan juga mesti dilibatkan. “Saya harap agar pengamanan perbatasan tidak hanya petugas tetapi masyarakat yang tinggal di sana,” kata Mendagri.