Terkini AgrariaKetua APKASI: Omnibus Law Diharapkan Bisa Mendorong Iklim Investasi

Ketua APKASI: Omnibus Law Diharapkan Bisa Mendorong Iklim Investasi

Jakarta (agraria.today) – Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi meminta agar RUU Omnibus Law disosialisasikan dengan massif. Pemerintah Daerah ikut dilibatkan. Karena itu, ia berharap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bisa jadi jembatan. Lebih penting dari itu, Omnibus Law bisa mendorong iklim investasi yang jauh lebih kondusif.

” Menurut kami ini sosialisasinya perlu agak massif dengan beberapa sektor-sektor yang akan terkena dalam tanda kutip “tidak seperti UU sebelumnya.” Nah, pertama misalnya sosialisasi mesti dilakukan secara massif, tentu kepala daerah ini kan akan ditanya oleh banyak orang dan oleh karena itu pemahaman di lingkungan kepala daerah ini menjadi penting buat kami,” kata Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Baca juga  Mendagri: Dukung Ketahanan Pangan, Pemda Harus Buat Kebijakan Lindungi Persawahan

Azwar menambahkan, itu pula yang tadi dibahas dengan Mendagri. Intinya, APKASI yang jadi wadah bagi para bupati, terkait Omnibus Law, tidak menyoroti soal perdebatannya. Yang jadi perhatian APKASI, bagaimana Omnibus Law ini bisa mendorong iklim investasi jauh lebih kondusif. Kemudian lapangan pekerjaan segera tercipta.

” Karena kalau pekerjaan tercipta pekerjaan bupati ini juga berkurang, buruh juga terlindungi,” katanya.

Selama ini, kata Azwar, yang disorot pemerintah pusat, banyak sektor perizinan yang menghambat. Sehingga investasi tidak cepat tumbuh. Karena itu, mesti ditelaah apa saja yang diatur dalam Omnibus Law. Salah satu yang penting adalah soal pertanahan. Karena pertanahan ini salah satu yang menjadi kunci. Begitu juga hak pertanahan.

” Kalau Vietnam dan lain-lain itu begitu cepat, itu tanah negara semua. Dan penguasaan atas lahan menjadi penting untuk diatur. Kira-kira begitu. Itu pendapat saya pribadi. Nanti akan dibahas dengan teman-teman, tapi secara umum kami merespon karena niat Omnibus law sebagaimna paparan Presiden itu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan mendorong masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kira-kira begitu,” tuturnya.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...