Terkini AgrariaRiza Falepi Ingin Wujudkan Zona Integritas, “Saya Non Jobkan Yang Tak Sanggup”

Riza Falepi Ingin Wujudkan Zona Integritas, “Saya Non Jobkan Yang Tak Sanggup”

Payakumbuh — Walikota Riza Falepi didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda, ketiga asisten, dan Inspektur Kota Payakumbuh Andri Narwan, membuka Sosialisasi Zona Integritas dengan Narasumber Kapolres Kota Payakumbuh AKBP Dony Setiawan, SIK, MH yang digelar di Aula Ngalau Indah Lantai 3 Balai Kota Eks Lapangan Poliko, Senin (24/2).

Sosialisasi yang diikuti seluruh Kepala OPD, camat, Kasubag Program dan Keuangan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permenpan-RB RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Wako Riza Falepi berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti dan menindaklanjuti hasil materi dari Kapolres, karena setelah dilakukan evaluasi, ternyata salah satu faktor yang menjadi kelemahan dari SAKIP Payakumbuh ada disini.

Baca juga  Tekan Bahaya di Musim Hujan, DLH Pangkas Ratusan Pohon

“Sakip kita masih BB, tahun depan saya ingin A, kepala dinas kalau nggak sanggup angkat tangan, bakal saya ganti atau saya non jobkan,” tegas Riza

Ketegasan Riza ini tidak main-main karena Riza sendiri serius agar Zona Integritas ini dipersiapkan dengan baik. “Secara praktek tidak ada persoalan, harus tahu ilmu dari ahlinya, makanya kita hadirkan Kapolres kesini,” kata Riza.

Kapolres Dony Setiawan mengatakan dirinya mendapat informasi kalau Pemko ingin membangun sebuah Zona Integritas (ZI), dirinya melakukan penyelidikan kepada Wali Kota. Menurutnya, untuk membangun Zona Integritas, maka harus mengecek kepalanya terlebih dahulu.

“Kalau kepalanya busuk, maka ZI tidak akan bisa terwujud, karena komitmen tidak ada,” kata Kapolres.

Kapolres menilai Walikota Riza Falepi cukup berkomitmen, tidak terkait kasus pungli maupun korupsi. Contoh komitmen dari Riza Falepi yang diapresiasi oleh Kapolres adalah Mal Pelayanan Publik (MPP), sebuah pelayanan satu atap untuk memangkas Birokrasi. “Salah satu MPP yang terbaik di Sumatera Barat adalah di Payakumbuh karena berjalan dengan sangat baik, tapi terlepas dari bagusnya pelayanan, konteks dari ZI adalah bersih,” ungkap Polisi yang dikenal akrab dengan warga ini.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...