Terkini AgrariaWalikota Ajak AMM Berunding, 251 Petisi Berantas Maksiat Ditanda Tangani

Walikota Ajak AMM Berunding, 251 Petisi Berantas Maksiat Ditanda Tangani

Walikota Riza Falepi mengajak Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kota Payakumbuh untuk berdiskusi, membicarakan dan merundingkan masalah Pekat. Pasalnya tidak hanya AMM yang resah, juga masyarakat dan jamaah mesjid setempat, bahkan jamaah Mesjid Ansharullah membuat petisi kepada Walikota Riza Falepi beberapa waktu lalu.

Sebanyak 251 jamaah Mesjid Ansharullah telah menanda tangani petisi tersebut, mereka meminta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk segera menutup tempat hiburan malam dan tempat karaoke yang tidak berizin dan mengandung unsur maksiat,” sebut Ali Anhar Dt. Lelo.

Menurut Jubir AMM Ali Anhar Dt. Lelo, “Petisi itu sudah ditanda tangani oleh Walikota Riza Falepi. Dalam hal itu AMM bersama organisasi otonom Muhammadiyah terdiri dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Pemuda Muhammadiyah (PM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci dan Kokam turut menghadiri,” katanya Rabu (29/1) malam.

Baca juga  Presiden Jokowi Bahas Perdagangan Hingga Ekonomi Digital dengan Presiden Xi Jinping

Pertemuan AMM dengan Pemko itu berlangsung cukup lama di ruangan Walikota, serta dihadiri Sekdako Rida Ananda dan Anggota DPRD Mustafa. Dan mengucapkan terimakasih atas inisiatif AMM membentangkan baliho agar Pemko menindak tegas masalah Pekat di Payakumbuh, bahkan hingga telah membawa petisi dari masyarakat.

“Namun terkait masalah dekingan tempat hiburan malam yang dikadukan jamaah itu, kita akan menempuh jalan tengah, kita akan meminta Pemerintah Provinsi bahkan kalau perlu Pemko berkirim surat ke Presiden untuk mengajak Polda Sumbar dan Danrem untuk ikut turun menyelesaikan masalah Pekat, karena di Kota Payakumbuh Perda untuk Pekat belum memadai. Kita akan coba tempuh sesuai peraturan dan undang – undang yang berlaku,” katanya.

Walikota Riza Falepi juga mengatakan akan mengupayakan tindakan persuasif dan jalan tengah,” ucapnya.

Dalam hal itu Jubir AMM yang juga Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Payakumbuh mengapresiasi langkah Pemko Payakumbuh. “Semoga langkah yang akan ditempuh Pemko itu berhasil, kita dari Pemuda Muhammadiyah akan terus ikut membantu,” ucapnya.

Baca juga  Wali Kota Payakumbuh Resmikan BRIncubator Goes to Cluster UMKM Randang.

Ali Anhar Dt. Lelo juga mengajak organisasi – organisasi lain untuk juga ikut dalam memberantas Pekat di Kota Payakumbuh. “Apalagi sudah banyak dorongan dari Masyarakat dan jamaah Mesjid kepada Pemko,” tutupnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...