Terkini AgrariaWawako Erwin Yunaz Ajak Tamu Dari BPOM NTB Dan Bengkulu Keliling MPP...

Wawako Erwin Yunaz Ajak Tamu Dari BPOM NTB Dan Bengkulu Keliling MPP Payakumbuh

Payakumbuh — Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz mengajak tamu dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang berkunjung ke Payakumbuh berkeliling di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Lantai 1 Balai Kota, Jl. Veteran No.70, Eks Lapangan Poliko, Rabu (22/1).

Tamu ini terdiri dari BPOM Kota Mataram, Tim Dinas Perindustrian NTB, Bappeda NTB, dan BPOM Bengkulu. Ketua Tim BPOM NTB dipimpin Ni Gusti Ayu Nengah Suwarningsih, sementara BPOM Kota Bengkulu dipimpin Syafrudin Tanjung, dan pendampingan oleh Kepala BPOM Kota Padang Martin Suhendri.

Wawako Erwin Yunaz yang didampingi Kepala DPMPTSP Payakumbuh Harmayunis mempresentasikan bagaimana konsep MPP Payakumbuh yang menghadirkan pelayanan optimal bagi warga, apalagi untuk urusan administrasi kependudukan, urusan perpajakan, hingga keuangan, semuanya ada di MPP.

“Kita tetap berkomitmen tentunya dengan menghadirkan pelayanan dalam satu atap, banyak instansinya dan kalau bisa semua urusan warga kami selesai dengan cepat,” kata Wawako menjelaskan.

Baca juga  Kementerian ATR/BPN Bangun Sinergitas Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Aceh

Tampak para tamu Erwin Yunaz itu memangut-mangut takjub dengan pelayanan di Balai Kota Payakumbuh, Tim BPOM Mataram juga sempat kaget saat tahu pelayanan imigrasi atau mengurus passport di Payakumbuh juga melayani warga luar kota.

“Bagus ya pelayanannya, mirip-mirip Bandung dan Bogor, kalau seperti ini masyarakat bukan dilayani lagi namanya, tapi dibahagiakan,” kata Ketua Tim BPOM NTB, Ni Gustu Ayu Nengah Suwarningsih.

Menariknya lagi, saat tamu melihat ada konter Kemenag yang melayani pendaftaran haji dan nikah gratis di Balai Kota, mereka menyempatkan diri berfoto di pelaminan MPP.

Terakhir saat tim meninjau konter BPOM, ada sedikit masukan yang membangun disampaikan Kepala BPOM Padang Martin Suhendri, dirinya ingin ada semacam space untuk tulisan informasi-informasi BPOM di kaca bagian belakang konter.

“Tentu saja hal ini baik, kita masih dalam soft launchingnya, masukan-masukan dari tamu kita akan menjadi penyempurna saat kita grand launching MPP ini nanti,” kata Erwin Yunaz.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...