Terkini AgrariaDana desa memiliki dampak signifikan terhadap daya tahan ekonomi di perdesaan

Dana desa memiliki dampak signifikan terhadap daya tahan ekonomi di perdesaan

SURABAYA (agraria.today) – Dana desa ternyata memiliki dampak signifikan terhadap daya tahan ekonomi di perdesaan. Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote speaker pada rapat kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/2).

“Makanya dana desa sekarang pola pencairannya berbeda. Kalau dulu ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dulu baru ke desa. Terhitung sejak tahun 2020 dana desa langsung dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke rekening desa. Ada percepatan-percepatan penyaluran dana desa ke desa-desa,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, dana desa menjadi satu-satunya cara untuk memastikan desa tahan terhadap gejolak ekonomi global saat ini, yang terjadi akibat perang dagang dan virus corona.

Untuk itu Gus Menteri mewajibkan dana desa tahap I digunakan untuk pembangunan secara padat karya tunai.

Baca juga  Perpres Pengendalian Alih Fungsi Sawah Telah Terbit, Kini Lahan Sawah akan Terlindungi

“Terkait dana desa termin pertama, harus digunakan untuk padat karya tunai. Ini mutlak. Karena itu satu-satunya solusi untuk daya tahan ekonomi akibat pengaruh global,” ujarnya.

Selain itu, Gus Menteri juga mengatakan adanya perubahan persentase pencairan dana desa. Sebelumnya, dana desa tahap I disalurkan sebesar 20 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III 40 persen.

Tahun ini, dana desa tahap I disalurkan sebesar 40 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III 20 persen.

“Bahkan desa berprestasi, desa mandiri, pencairannya bisa hanya melalui dua tahap, tahap pertama 60 persen dan tahap ke dua 40 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini juga meminta para bupati untuk serius melakukan pemantauan terhadap dana desa yang sudah cair.

Gus Menteri juga ingin para bupati memastikan bahwa rancangan penggunaan dana desa telah melalui proses Musyawarah Desa (Musdes).

Baca juga  Bangun Bendungan di Dua Titik, Bukti Pemerintah Serius Atasi Banjir Jakarta

“Bagaimana caranya agar kelompok bawah terlibat, bentuk Musdes. Makanya pada saat Musdes, seluruh kelompok desa agar dihadirkan betul. Sehingga aspirasi kelompok bawah juga terakomodasi,” ujarnya.

Terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, lanjutnya, adalah untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terkait ekonomi, ia ingin dana desa dapat digunakan untuk memfasilitasi distribusi produk desa dari hulu hingga hilir.

“Sehingga misalnya petani padi, petani tidak lagi menjual dalam bentuk gabah, tetapi menjual beras premium. Jika itu terjadi, maka akan terjadi peningkatan ekonomi yang tinggi,” ujarnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...