Semarang (agraria.today) – Dana Desa yang jumlahnya mencapai 72 triliun rupiah harus secepatnya diterima oleh desa. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan mekanisme pencairannya kini langsung ke desa. Langsung ke rekening desa. Perubahan pencairan Dana Desa ini agar tidak ada lagi hambatan birokrasi. Jadi ini strategi untuk memotong birokrasi.
” Nah, Bapak Presiden ingin agar dana itu tepat sasaran. Betul-betul bisa membuat desa itu bangkit mandiri. Dan bisa menggeliatkan pembanguan dan perekonomian desa. Sehingga masyarakatnya bergerak dan tak berbondong-bondong lari ke kota lagi,” kata Mendagri saat memberi sambutan di acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 yang digelar di Holy Stadium, Komplek Grand Marina Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/02/2020).
Intinya sekarang yang harus dikawal, kata Mendagri, dana desa itu dipakai tepat sasaran. Untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa. Sehingga kemudian dana desa ini bisa berputar. Masyarakat juga akhirnya dapat menikmati. Bukan perangkat atau kepala desanya saja.
” Artinya ini memerlukan pengawasan. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini jumlahnya 74 ribu desa lebih. Membagikan 74 ribu lebih desa mudah, tinggal minta rekeningnya saja setelah itu bagikan, nyampe semua. Nah ini gimana untuk mengawasi ini agar tepat sasaran? Langkah pertamanya adalah 74 ribu lebih kepala desa ini punya mindset cara berpikir beda-beda, bahkan mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya dari data yang saya terima dari Dirjen Pemdes, 60 persen teman-teman yang jadi kepala desa itu tingkat pendidikannya SLTA ke bawah, yang mungkin belum memahami sistem administrasi pemerintahan, belum memahami bagaimana membuat pertanggungjawaban keuangan, dan lain-lain,” kata Mendagri panjang lebar.
Maka katanya, ia pun menyampaikan ke Presiden, sekali-sekali para kepala desa ini dikumpulkan. Tapi kalau mengumpulkan 74 ribu kepala desa serentak di Jakarta tentunya repot. Maka, ia menyampaikan mekanisme sosialisasi ke kepala desa dibuat per provinsi.
” Kita buat tim-tim. Tiga gelombang, itu 33 provinsi kita sentuh semua. Gelombang pertama ada 9 provinsi, gelombang dua, 7 provinsi. Gelombang ketiga 17 provinsi dalam waktu 2 minggu,” ujarnya.
Jadi kata dia, semua tim bergerak, baik itu dari Kemendagri, tim dari Kemenkeu atau tim dari Kemendes. Tiga kementerian ini yang terkait erat dengan dana desa.
“Kenapa ada 3 tim ini? Tim keuangan ini yang kasi uangnya ini, yang hitung-hitung uang, yang ngurusin uang ini untuk pembangunan apa itu adalah Pak Mendes. Mau dipakai selagi tidak melanggar hukum monggo kata beliau tadi. Nah untuk urusan pembinaan perangkat desanya supaya mampu dan bisa mengerjakan dengan baik perangkatnya juga bisa kompak ada mekanisme pengawasan yang melibatkan Pak Camat, Pak Bupati dan Pak Gubernur itu dari Kemendagri. Semua bergerak,” kata Mendagri.