Jakarta (agraria.today) – Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10 kali lipat dari layanan informasi pertanahan dan tata ruang, maka dari itu harus dipastikan pengguna layanan pertanahan dan tata ruang terus bertambah. Agar layanan pertanahan tidak sepi peminat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus bertransformasi dengan menawarkan layanan efektif dan mudah di era digital, yang tentunya semua itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas data yang disajikan.
“Salah satu visi Kementerian ATR/BPN tahun 2025 menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi. Jadi kita harus pastikan mulai tahun 2022 Kementerian ATR/BPN sudah mulai menjadi pusat informasi pertanahan. Nah, untuk menuju ke sana kita harus fokus pada peningkatan kualitas data,” ujar Suyus Windayana, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Tahap II Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Selasa (04/02/2020).
Untuk itu, Suyus Windayana berharap kepada seluruh pegawai di Kementerian ATR/BPN untuk memfokuskan kerja pada data yang berkualitas dan benar. “Karena ke depan kita akan buat Kantor Pertanahan yang modern. Cirinya kantor modern itu kan sepi, tapi layanannya bisa terasa di mana-mana dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggannya. Jadi, lebih efektif dan mudah,” tambahnya.
Senada dengan Suyus Windayana, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Virgo Eresta Jaya mengatakan untuk mendukung business process yang seluruhnya digital, data yang ada di Kementerian ATR/BPN harus divalidasikan. “Jadi, tahun ini akan dimulai dengan dokumen buku tanah digital, warkah digital, dan sertipikat tanah elektronik. Kita harus pastikan data, aplikasi, dan seluruh pegawainya tervalidasi, sehingga tidak ada yang tidak benar,” ungkapnya.
Virgo Eresta Jaya menambahkan Kementerian ATR/BPN akan meluncurkan e-office yang sekarang masih dalam tahap uji coba di kantor pusat. “E-office adalah persuratan yang tidak lagi memakai kertas. Semua disposisi, surat masuk, surat keluar itu bisa terpantau semua apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Mulai bulan Juni seluruh Kantor Wilayah BPN Provinsi kalau mengirim surat ke pusat tidak perlu pakai kertas lagi dan pada bulan September kita akan terapkan di seluruh Kantor Pertanahan, sehingga tidak ada lagi surat-menyurat dari daerah ke pusat yang pakai kertas. Jadi kita bisa menghemat hutan di Kalimantan,” ungkap Virgo Eresta Jaya.
“Kementerian ATR/BPN ini serius melakukan transformasi digital, kita tidak akan menunggu lagi, jadi mulai tahun ini kita akan berjalan dengan cepat dan sampai akhirnya tahun 2025 menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia,” tambahnya.