Terkini AgrariaRapat Dengan Wapres, Mendagri Bahas Peran Kemendagri Tangani Stunting

Rapat Dengan Wapres, Mendagri Bahas Peran Kemendagri Tangani Stunting

Jakarta (agraria.today) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menghadiri rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Rabu (05/02/2020). Dalam pembahasannya, Mendagri mengungkapkan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menangani permasalah stunting.

“Diharapkan beberapa hal di antaranya mengenai masalah peran Kemendagri dalam penanganan stunting ya, karena Kemendari sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, prevalensi stunting relatif masih signifikan dan beliau (Wapres) ingin agar menggenjot bisa diturunkan sampai ke angka 14 persen,” kata Mendagri usai menghadiri rapat.

Dalam forum tersebut, Mendagri juga mengusulkan agar 160 kabupaten/kota yang menjadi prioritas daerah untuk penanganan stunting dilakukan kegiatan terpadu yang ditangani tim khusus untuk melakukan perencanaan hingga evaluasi penanganan stunting.

“Kemudian tadi saya mengusulkan agar dengan Kementerian/Lembaga, agar untuk 160 Kabupaten/Kota yang katakanlah merah, kita lakukan kegiatan terpadu, konvergensi, mungkin dibagi dari 160 ini katakanlah mungkin 16 regional dengan tiap-tiap ditangani oleh satu tim berarti ada 10 tim terpadu, kemudian melibatkan semua K/L, setiap tim membuat planning, apa yang dikerjakan, terget berapa bulan, dieksekusi dan dievaluasi, berapa persen turunnya, sudah efektif atau tidak, jadi itu yang saya sarankan,” terang Mendagri.

Baca juga  Pemanfaatan Dana Desa Harus Melahirkan Inovasi

Disampaikan Mendagri, Wapres juga akan mengumpulkan 16 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting tersebut untuk berkoordinasi dengan Pemda yang memiliki prevalensi angka stunting yang relatif tinggi.

“Sehingga beliau mungkin segera mengumpulkan 16 K/L terkait dengan mungkin Pemda yang terkait dengan permasalahan daerah merah ini tadi (160 Kabupaten/Kota), itu yang paling penting daerah itu merah karena apa? Ini Prioritas, karena menyumbang cukup besar dalam persentase stunting yang relatif masih signifikan,” ujarnya.

Prevalensi Data Stunting Tahun 2019 dari hasil riset studi status gizi balita di Indonesia masih memprihatinkan, walaupun jika dibandingkan data stunting berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 terlihat menggembirakan karena adanya penurunan. Meski demikian, stunting masih menjadi fokus perhatian pemerintah. Pasalnya, permasalahan stunting memiliki implikasi yang signifikan terhadap visi pembangunan nasional dalam mewujudkan SDM yang unggul.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...