Jakarta (agraria.today) – Sebagai negara agraris, rakyat Indonesia sangat bergantung kepada keberadaan sawah. Fungsi sawah sangat vital baik sebagai mata pencaharian, maupun sebagai sumber pemenuhan pangan. Sehingga data luas lahan baku sawah sangat krusial posisinya dalam pengambilan kebijakan.
Dengan latar belakang tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga untuk melakukan verifikasi lahan baku sawah untuk tahun 2019 dan produksi padi serta panen pada tahun 2019.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengumumkan luas lahan baku sawah untuk tahun 2019 di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (04/02/2020). “Luas lahan baku sawah tahun 2019 sebesar 7.463.948 hektare,” kata Sofyan A. Djalil.
Untuk validasi data, Sofyan A. Djalil mengemukakan bahwa data lahan baku sawah ini sudah disetujui oleh Kementan, KemenPUPera, BPS dan BPPT. “Untuk pemetaan kami juga bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Data ini juga mengalami peningkatan dari data sawah tahun 2018. Luas lahan baku sawah naik 358 ribu hektare. Umumnya terjadi karena ada sawah timbul,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Pada kegiatan tersebut, Kepala BPS, Suharyanto juga mengumumkan bahwa luas panen padi pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 10,68 juta hektare serta produksi padi pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 54,60 juta ton. “Luas panen padi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 700,05 ribu hektare atau 6,15 persen dibandingkan tahun 2018. Untuk produksi padi pada tahun 2019 juga mengalami penurunan sebanyak 4,60 juta ton atau 7,76 persen dibandingkan tahun 2018,” ujar Kepala BPS.
Kepala BPS juga mengungkapkan bahwa untuk menentukan luas panen padi tersebut menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). “KSA memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari BIG dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimasi luas panen padi,” kata Suharyanto.
Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Agriculture War Room (AWR). Tujuannya menciptakan satu data pertanian. “Melalui AWR ini kita bisa mengetahui adanya perkembangan pertanian di daerah. Contohnya kelangkaan pupuk,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
“Kelangkaan pupuk terjadi hanya asumsi saja. Setelah kami lacak melalui AWR ini, ternyata sudah tersedia di Kabupaten yang katanya ada kelangkaan pupuk,” tambah Menteri Pertanian.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik adanya AWR ini. Baginya, bekerja saat sekarang ini memang perlu didukung oleh ketersediaan data. Pengalaman Menko saat kunjungan kerja ke Tiongkok, di sana sudah mengandalkan data dalam pertanian. “Tiongkok sudah mengembangkan data pertanian, mulai dari pemupukan hingga panen. Kita sudah punya AWR dan kita harus bisa mengelola AWR ini dengan baik,” ujar Luhut Binsar Panjaitan.