Terkini AgrariaHadiri Rakernas GAMKI, Plt. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahas Soal Dana...

Hadiri Rakernas GAMKI, Plt. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahas Soal Dana Otsus Papua

Surabaya – Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Rakernas dilaksanakan di Hotel Garden Palace, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (31/01/2020).

Dalam sambutannya, Bahtiar menjelaskan tentang Dana Otsus Papua yang kerap disalahartikan oleh publik.

“Ini harus kita luruskan informasi publiknya, jadi jangan sampai ada publik berpendapat bahwa seakan-akan Otsus Papua berakhir tahun 2021, yang ada batas akhir itu adalah dana Otsusnya, (sedangkan) pelaksanaan Otsus Papua tetap berjalan,” kata Bahtiar.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020. Revisi UU Otsus Papua menjadi prioritas dikarenakan dana otsus bagi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN akan berakhir pada tahun 2021 sesuai UU tersebut.

Baca juga  Indeks DAX-30 Jerman berakhir turun 0,59 persen

“Dimensi keuangan sebenarnya hanya satu dimensi saja, tapi itu adalah formula yang terbuka untuk dibicarakan, karena dua persen dari APBN harus kita cek substansinya,” ujarnya.

Dengan demikian, dana otsus juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah untuk melihat sejauh mana program dan implementasi dana Otsus bagi masyarakat.

“Dana yang kita transfer ke daerah melalui Otsus itu cukup besar, kita cek apakah terjadi dampak yang signifikan bagi masyarakat di sana, misalnya saja dari segi pendidikan maupun kesehatan, penciptaan lapangan kerja. Namun demikian kita juga harus jujur akui perkembangan pembangunan wilayah papua dan papua barat dalam jangka waktu 20 tahun terakhir sangat cepat. Bandara, pelabuhan, transportasi, ketersedian sandang, pangan dan papan, pembangunan pariwisata, perhotelan, pasar-pasar, jaringan perdagangan, pertanian, perkebunan dan peternakan berkembang dengan sangat luar biasa” ujar Bahtiar.

Lebih lanjut ia juga mengungkapkan berbagai capaian pembangunan yang sangat cepat di Papua dan papua Barat. “Kita tentu sangat respek dan patut syukuri atas capaian pembangunan yang sangat cepat di wilayah papua dan papua barat. Saya sangat yakin kita konsisten melanjutkan pembangunan papua dan papua barat yang gerakkan pemerintahan Presiden Jokowi bersama Pemda yang didukung oleh tokoh masyarakat maka lompatan kemajuan papua dan papua barat dalam 20 tahun ke depan” jelasnya.

Baca juga  Kementerian PANRB Lakukan Penilaian Terhadap Pelayanan Pertanahan di 34 Kantor Pertanahan

Bahtiar juga memprediksi Papua dan Papua Barat menjadi wilayah kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang bisa sangat menopang wilayah sekitarnya. Kata kuncinya adalah bersatu membangun papua dan papua barat, “mari tebarkan kesejukan dan kenyamanan kepada siapapun yang berinvestasi membangun Papua dan Papua Barat. Pemda harus menjadi pelopor mengundang, mengajak dan menjamin kenyamanan berinvestasi di sana. Tak mungkin kita membangun Papua dan Papua Barat jika hanya mengandalkan APBN dan APBD, investasi swasta sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja”,tutup Bahtiar.

Puspen Kemendagri

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...