Terkini AgrariaMendagri: Anjungan Dukcapil Mandiri Bisa Cegah Korupsi

Mendagri: Anjungan Dukcapil Mandiri Bisa Cegah Korupsi

Surabaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof.H.M. Tito Karnavian Ph.D., menyebut Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebagai bagian dari inovasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang memiliki sistem dan fungsi strategis dalam mencegah korupsi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan Launching Anjungan Dukcapil Mandiri Provinsi Jawa Timur “Jatim Smart Province” di Grand City Surabaya, Jawa Timur, Jumat (31/01/2020).

“Dengan adanya inovasi anjungan Dukcapil mandiri ini, bisa memberikan manfaat yang sangat besar sekali bagi warga Indonesia. ADM ini juga memiliki fungsi strategis, terutama dalam pemberantasan korupsi, salah satu upaya untuk mencegah korupsi adalah menciptakan sistem,” kata Mendagri.

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) meminimalisasi adanya sentuhan antara petugas dan masyarakat, sehingga indikasi pungli maupun korupsi menjadi berkurang.

Baca juga  Kemendes PDTT Promosikan Produk Kebudayaan Daerah dalam Expo And Conference Asian Games 2018

“Hilangnya sentuhan antara manusia, masyarakat dan petugas itu sudah memperoleh peluang, karena yang disentuh mesin, mesin tidak mungkin minta amplop, kecuali ada tulisan ‘amplop dulu dong’. Nah ini saya kira role model bagi sistem yang lain terutama yang dianggap strategis merah rawan korupsi, sehingga peluangnya menjadi berkurang,” ujarnya.

Mendagri mengatakan, ADM ini membuat warga bisa mencetak berbagai kartu identitas yang dikeluarkan Dukcapil secara mandiri. Tak hanya itu, ADM juga dapat mempermudah birokrasi layanan dalam administrasi kependudukan.

“Nah ini akan mempermudah semuanya, akan memotong birokrasi yang sulit-sulit, yang kadang dihadapi masyarakat selama ini,” imbuhnya.

Dengan adanya inovasi yang dihadirkan Kemendagri dalam melayani masyarakat, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki mesin ADM dengan pengadaan melalui e-katalog.

“Harapan kita tentunya ini bisa digunakan dan didorong agar kepala daerah masing-masing supaya memiliki mesin ini, jadi jangan khawatir ini mainannya Kemendagri karena ini sudah menggunakan e-katalog, silahkan berhubungan dengan e-katalog nya tanpa berhubungan dengan Kemendagri,” tegas Mendagri.

Baca juga  Pengesahan tarif ojek daring seluruh Indonesia

Ia juga mengapresiasi langkah Provinsi Jawa Timur yang telah menerapkan ADM mandiri, Mendagri berharap langkah tersebut akan diikuti oleh Pemda lainnya untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Puspen Kemendagri

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...