Terkini AgrariaKementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapat kepercayaan untuk...

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapat kepercayaan untuk mewakili Indonesia dalam forum Internasional Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

Paris – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapat kepercayaan untuk mewakili Indonesia dalam forum Internasional Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) atau organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi di Paris, Perancis pada tanggal 16-17 Januari 2020.

Dalam forum ini, Kemendes PDTT menjadi ketua Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada the OECD Ministerial Meeting and High-Level Forum on Migration and Integration.

Adapun pejabat Kemendes PDTT yang hadir mewakili Delegasi Republik Indonesia (DELRI) diantaranya yakni Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT M. Nurdin dan Staf Khusus Menteri Desa, PDTT Bidang Kerjasama Luar Negeri Dodik Pranata Wijaya.

Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi menyampaikan lesson learned atau pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari pengalaman yang memiliki dampak signifikan yakni dari program transmigrasi yang dilaksanakan Kemendes PDTT dalam mengatasi masalah migrasi pengungsi, terutama migrasi yang terjadi akibat instabilitas politik dan bencana alam.

Menurutnya, Kemendes PDTT tidak hanya terlibat aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang merupakan salah satu Tupoksi Kemendes PDTT. Namun, juga terlibat aktif dalam penanganan masalah migrasi dan integrasi migran di Indonesia.

Baca juga  Gedung OPD dan Lapangan Payakumbuh Bugar Di Padang Kaduduak Diresmikan Wako Riza Falepi

“Kita menganggarkan dana langsung di kirim ke Desa yang namanya Dana Desa. Banyak manfaat dari dana desa, salah satunya adalah dana untuk desa itu telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan Pelayanan Sosial Dasar bagi para pengungsi yang ditangani melalui program transmigrasi pemerintah Indonesia,” kata Anwar

Selain itu Anwar juga memaparkan mekanisme proses integrasi bagi para pengungsi tersebut, agar mereka dapat dengan cepat menyatu dengan masyarakat lokal dan menata ulang kehidupan mereka di tempat tinggal yang baru.

“Dukungan bagi proses Integrasi para migran ini dapat dilihat misalnya pada penanganan eks pengungsi Timor Leste di mana selain penyediaan fasilitas sosial budaya dan fasilitas umum lainnya, juga menyentuh hingga penyerapan atau penyediaan lapangan pekerjaan melalui hasil usaha produksi komoditi,” katanya.

Intervensi DELRI ini disampaikan Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi pada sesi Preparing for the future: lessons from global migration over the past decade, High-Level Forum yang dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal OECD, Mr. Angel Gurria, dan dihadiri oleh Menteri dan Pejabat senior dari 21 Negara, di antaranya Jerman, AS, Australia, Belanda, Norwegia, dan Perancis sebagai tuan rumah.

Baca juga  Sebanyak 100 Sertipikat Tanah Hasil Program Redistribusi Tanah Dibagikan di Sukabumi

Sesi ini menampilkan sejumlah narasumber diantaranya, Minister of State and Federal Government Commissioner for Migration, Refugees and Integration Germany Annette Widmann-Mauz; Assistant High Commissioner for Protection UNHCR Gillian Triggs; Distinguished Transatlantic Fellow and President Emeritus, Migration Policy Institute Demetrios G. Papademetriou; Alternate Minister of Citizen Protection, Greece George Koumoutsakos.

OECD sendiri adalah merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 31 Negara yang ditujukan bagi peningkatan kerjasama ekonomi dan pembangunan melalui prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan pasar ekonomi bebas.

Setelah High-Level Forum akan diadakan Ministerial Meeting on Migration and Integration OECD. Dalam ministerial Meeting ini, sejumlah delegasi akan memiliki kesempatan untuk bertukar pandangan tentang tantangan, peluang, dan praktik terbaik yang ada dinegaranya masing-masing. Selain itu, juga akan menetapkan prioritasnya dalam membuat suatu kebijakan migrasi dan integrasi.

Adapun pembahasan yang akan dibahas diantaranya yakni terkait pendekatan inovatif untuk mengelola migrasi ekonomi, kemitraan untuk meningkatkan penegakan dan kepatuhan migrasi, pendekatan inovatif untuk integrasi dan keterlibatan seluruh masyarakat dan peningkatkan koordinasi

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...