Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD., dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., sepakati perkuat koordinasi untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah. Hal itu diungkapkan Menkopolhukam usai melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/01/2020).
“Banyak hal tadi yang dibicarakan, yang tentu tidak bisa disampaikan di sini karena uraiannya panjang, yang penting kita akan menguatkan koordinasi terutama menjelang Pilkada pada tahun ini,” kata Menkopolhukam usai pertemuan.
Ditambahkannya, pertemuan juga membahas tentang kesiapan Kemendagri sebagai leading sector pembina pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak di 270 daerah itu.
“Untuk lebih memastikan kesiapan terutama Kemendagri sebagai penjuru utamanya. Kemudian nanti institusi-institusi lain, pada intinya kita siaplah menyelenggarakan Pilkada 2020 yang berjumlah 270. Insya Allah aman dan lancar, itu saja,” ujar Menkopolhukam.
Sementara itu, Mendagri mengungkapkan, sebagai kementerian yang bernaung di bawah koordinasi Menkopolhukam, kunjungan tersebut dianggapnya sebagai suatu kehormatan bagi jajaran Kemendagri.
“Kemendagri kan salah satu kementerian yang di bawah koordinasi Bapak Menkopolhukam, saya sendiri itu sering ke tempat beliau untuk rapat, dan kunjungan ini adalah kehormatan bagi jajaran Kemendagri dikunjungi langsung oleh Bapak Menko,” kata Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga memaparkan terkait peran strategis Kemendagri untuk menjadi Poros Pemerintahan Dalam Negeri dalam menjaga stabilitas politik nasional.
“Bapak Menko ingin memahami apa saja tugas-tugas dari Kemendagri, dan saya sudah sampaikan bahwa paling utama adalah menjaga stabilitas sosial politik terutama politik di tingkat nasional, karena Mendagri adalah pembina politik. Saya juga menjelaskan aspek-asppek regulasi, aspek keuangan, aspek pengawasan, dan lain-lain kepada Bapak Menko,” terang Mendagri.
Mendagri yang juga bertindak selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu juga menjelaskan tugas BNPP dalam mengelola perbatasan yang berdaulat.
“Kemudian menjelaskan tugas dari Kemendagri yang portfolio sebagai Kepala BNPP yang tugasnya 3 (tiga) yaitu meng-clear-kan garis demarkasi border darat dan laut Indonesia. Yang kedua mengelola Pos Lintas Batas dan membangun daerah perbatasan,” pungkasnya.
Puspen Kemendagri