Terkini AgrariaPrancis tidak ingin ikut blokir Huawei

Prancis tidak ingin ikut blokir Huawei

Jakarta ((Feed)) – Prancis tidak ingin bersikap seperti Amerika Serikat, menyingkirkan Huawei dari jaringan generasi terbaru 5G di negara tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron, dikutip dari Reuters, menyatakan tidak ingin mencap operator telekomunikasi tertentu atau negara tertentu.

Macron menyatakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan tentang risiko keamanan dari Huawei, perusahaan asal China, saat konferensi pers bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg.

Menteri Ekonomi Prancis, Agnes Pannier-Runacher beberapa waktu sebelumnya menyatakan mereka tidak akan mengikuti jejak Amerika Serikat dalam menyikapi Huawei untuk jaringan 5G, meski pun negara tersebut berwenang untuk memeriksa semua penyedia perangkat dari potensi ancaman keamanan.

Prancis baru saja menetapkan harga untuk spektrum 5G yang akan dilelang mulai harga 2,17 miliar euro, jauh lebih besar dibandingkan prediksi regulator telekomunikasi negara tersebut.

Baca juga  Presiden Pimpin Ratas Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI di Papua

Regulator telekomunikasi Prancis, Arcep, mengharapkan harga spektrum yang dialokasikan untuk jaringan 5G tidak melebihi 1,5 miliar euro.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...