Terkini AgrariaLaporan Dewi Tanjung berpotensi dihentikan

Laporan Dewi Tanjung berpotensi dihentikan

Jakarta ((Feed)) – Penyidik Polda Metro Jaya mengungkapkan laporan Dewi Tanjung tentang dugaan rekayasa dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berpotensi dihentikan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, jika Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) menyatakan kasus penyiraman itu bukan rekayasa, maka laporan Dewi akan langsung dihentikan.

“Saya bersurat, nanti disampaikan secara resmi juga berita acara pemeriksaan. Kalau hasilnya benar, dari hasil penyelidikan atau penyidikan kita dapat bahwa benar ada luka, tidak ada rekayasa, mungkin kasusnya akan dihentikan,” ujar Iwan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Iwan mengatakan, penyidik Ditreskrimsus hanya perlu berkoordinasi soal data penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum untuk memastikan tudingan Dewi Tanjung.

Baca juga  Papua Terkini: Polda Papua Barat antisipasi dampak aksi Jayapura

Ditreskrimum selaku pihak yang sejak awal menangani kasus Novel Baswedan mempunyai data lengkap soal kasus Novel Baswedan.

“Proses kasus ini sudah lama ditangani teman-teman di Krimum sehingga saya pikir saya tidak perlu lagi melakukan penyelidikan ulang,” katanya.

Dia tinggal berkoordinasi saja dengan Direskrimum mengenai perkembangan hasil penyelidikan terkait dengan anggapan bahwa kasus Novel itu direkayasa.

Teman-teman Krimum punya datanya semua bahwa hasil visum, hasil pemeriksaan dokter apa, semua ada,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, laporan Dewi Tanjung tetap diterima karena masyarakat berhak melapor kepada aparat penegak hukum, namun jika tidak ada unsur pidana laporan tersebut akan dihentikan.

“Siapapun melapor harus diterima. Kemudian dilakukan pengkajian atas laporannya dan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan.

“Kan yang dilaporkan adalah masalah rekayasa, sebenarnya pembuktiannya tidak terlalu sulit untuk itu,” katanya lagi.

Pada Rabu (6/11) politisi PDIP Dewi Tanjung menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan adanya rekayasa dalam kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan.

Baca juga  Kasus COVID-19 Sudah Tembus 40 Ribu Lebih, Pasien Sembuh Menjadi 15.703

Laporan Dewi kemudian diterima dengan nomor laporan LP/7171/XI/2019/PMJ/Dit. Krimsus.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...